SURABAYA, JATIM, BN – Dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan, daya saing (competitiveness) menjadi salah satu parameter penting. Semakin tinggi daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraannya pun semakin tinggi. Menyikapi hal tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut terus berinovasi.
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Diklat PIM II) Angkatan XV Pemprov Jatim Tahun 2019 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim, Jalan Balongsari Tama Surabaya, Jum’at (28/6).
Heru menjelaskan, untuk menjadi ASN berdaya saing dan berkualitas dunia, para ASN harus berwawasan global, berintegritas, berorientasi pada publik, profesional, dan memiliki jiwa melayani masyarakat. Dengan begitu akan dapat terwujud pemerintahan yang berkinerja tinggi, efektif, inovatif, akuntabel, dan berkelas dunia.
“Tidak hanya ASN, tapi juga pejabat pratama atau pemimpinnya harus bisa melaksanakan visi misi, melayani masyarakat dengan baik, meningkatkan loyalitas terutama cinta tanah air. Satu hal yang juga tidak kalah penting adalah etika juga harus diperhatikan,” katanya.
Untuk itu, melalui pelaksanaan Diklat PIM II ini, Heru berharap kepada para peserta dapat memanfaatkannya sebaik mungkin, sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas. Apalagi, peserta diklat adalah para calon pemimpin di instansinya.
“Bapak ibu akan menjalani diklat yang durasinya cukup panjang kurang lebih tiga bulan, namun modelnya on campus dan off campus. Saya yakin semuanya akan dapat dilalui dengan penuh semangat, karena diklat ini menerapkan pendekatan belajar yang aplikatif dan proses yang mengintegrasikan pengalaman tugas sehari-hari atau berbentuk action learning, sehingga dinamika belajar menjadi lebih hidup,” harapnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Adi Suryanto. Menurutnya saat ini aparatur birokasi dihadapkan tantangan yang semakin kompleks. Apalagi saat ini Indonesia sedang dalam proses membangun birokrasi berkelas dunia.
“Kualitas birokrasi ini sangat ditentukan kualitas ASN nya. Untuk itu ASN dituntut harus terus meningkatkan kualitasnya baik integritas, profesionalisme, dan inovasi,” katanya.
Menurut Adi, peningkatan kualitas tersebut, salah satunya dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Dirinya mengakui, masih banyak ASN yang kurang tertarik mengikuti diklat pengembangan kapasitas.
“Ada ASN yang selama masa kariernya hanya sekali mengikuti diklat yakni prajabatan. Padahal sebagai PNS kita memiliki hak untuk memgembangkan kapasitas salah satunya melalui diklat. Apalagi pembangunan SDM ini menjadi kunci penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Selain dari Pemprov Jatim, peserta Diklat PIM II kali ini berasal dari berbagai instansi. Diantaranya Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kemristekdikti, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pemprov Kalimantan Barat.
Turut hadir dalam acara ini Kepala BPSDM Provinsi Jatim, pejabat dari LAN serta para widyaiswara. (dji)
