Biarlah Institusi Hukum Yang Menentukan
PEKALONGAN, JATENG, BN-Gelombang pasang surut fenomena yang ada di Kota Pekalongan untuk menggapai sebuah supremasi hukum yang seadil-adilnya nampak mewarnai permasalahan yang terjadi pada hari Jum’at (12/7/2019) sekitar pukul 14.00 WIB.
Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Pekalongan Bersatu mengadakan aksi damai, mewakili peserta aksi, Zakka Bachir (GNPKRI), Mbah To (PABBSI), Hendri (GNPKRI), Tocall (LINDU AJI) untuk bertemu dengan Kapolres Kota Pekalongan, yang pada kesempatan itu diwakilkan kepada Waka Polres, Kasat Reskrim, dan Kasat Intel karena Kapolres sedang ada tugas luar.
Dalam aksi yang dipimpin oleh Zakka Bachir tersebut meminta agar seseorang yang berinisial (AS) agar diproses sesuai pelaporan yang sudah diajukan.
Aksi Damai Aliansi Ormas Bersatu Kota Pekalongan menuntut terkait kasus dugaan yang dilakukan oleh AS yakni investasi bodong, penganiayaan / kriminalitas ke Polresta Pekalongan.
Untuk menelusuri sebuah fakta Tim investigasi BN mencoba untuk menghubungi AS.
Ditemui Tim BN di kediamannya, Selasa (16/7/2019) sore, AS menyampaikan permasalahan terkait aksi demo yang menyebut nama dirinya.
Dengan senyum simpul dia menyampaikan biarlah institusi hukum yang memutuskan benar apa salah terkait pelaporan yang menyebutkan nama dirinya.
Ditambahkan AS, perihal yang dimaksud dalam tuntutan aksi demo tersebut tidak semua benar.
Di samping itu hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan aksi demo, ia akan bersedia hadir dan koperatif bila pihak yang berwajib memanggil dirinya.
“Saya hanya manusia biasa mas tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan, hanya Allah SWT yang maha benar dari segala kebenaran. Biarlah mereka melempar batu ke saya saya akan tetap memberi roti,” tegasnya. (Dikin/ff)
