SUMENEP, JATIM, BN-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumenep tahun 2020 mendapat sorotan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat, Irwan Hidayat. Menurutnya bila dicermati terdapat banyak kejanggalan dalam penyusunan RAPBD.
“Saya melihat dalam RAPBD banyak angka-angka yang tidak presisi dan nyaris sama jumlah belanjanya pada setiap organisasi perangkat daerah. Bahkan kami menemukan sejumlah usulan anggaran yang nilainya cukup fantastis,” kata Irwan, Minggu (3/11).
Lanjutnya, dengan munculnya berbagai kejanggalan itu ia menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah lalai dan terkesan main-main dalam proses penyusunan anggaran.
“Kalau begini saya menengarai TAPD dalam proses penyusunan RAPBD ini tidak sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsp penyusunan APBD. Terutama di dalam hal akuntabilitas anggaran,” katanya.
Polikus asal PKB ini mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sederhana. Sebab, itu berkaitan dengan nasib Kabupaten Sumenep ke depan.
“Bagaimana kita mau melakukan pembahasan secara detail pada konten isi jika kemudian sudah ada kesalahan dalam buku pedoman RAPBD ini. Dan itu diakui oleh sekretaris daerah selaku Ketua TAPD,” jelasnya.
Untuk itu ia meminta eksekutif untuk lebih serius lagi dalam proses penyusunan anggaran. Sebab, ia melihat masih ada program-program yang terkesan copy paste dari tahun sebelumnya. Dan itu terjadi pada semua OPD.
Politisi muda ini juga menyinggung tidak transparannya Pemkab Sumenep terkait proses penyusunan anggaran tersebut. Irwan mendesak agar pemkab membuka akses bagi publik untuk melihat anggaran yang diusulkan.
“Saya minta dokumen-dokumen yang sifatnya bukan rahasia negara bisa diakses oleh publik, termasuk DPRD yang merupakan penyelenggara negara,” pungkasnya. (yusman)
