SURABAYA, JATIM, BN-Kementrian Kesehatan RI akhirnya mengabulkan permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan Lembaga Pusat Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Kelamin (LP4K) Jl Indrapura Surabaya sebagai ruang observasi penanganan covid-19.
Kepastian itu diperoleh setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan secara virtual meeting bersama Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI, Untung Suseno Sutarjo.
Virtual meeting dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (3/5).
Khofifah mengatakan, hingga 2 Mei di Jawa Timur telah terjadi peningkatan secara signifikan terhadap jumlah yang terkonfirmasi positif yakni sebanyak 1.037 kasus, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 3.250 orang, sedangkan Orang Dalam Pantauan (ODP) sebanyak 19.767 orang. Jumlah terkonfirmasi telah tembus angka 1.000, dan untuk PDP dan ODP juga memiliki potensi tinggi untuk menjadi positif.
“Dengan kasus terkonfirmasi yang tinggi ini, kami sangat membutuhkan rang ruang observasi yang lebih banyak guna represif, persuasif dan efektif untuk penanganan. Kami melihat ada RS Kelamin di Jl Indrapura milik Kemenkes dan Akademi Pelayaran Kementrian Perhubungan yang keduanya merupakan milik pusat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI, Untung Suseno Sutarjo mempersilahkan gedung Lembaga Pusat Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Kelamin (LP4K) Jl Indrapura Surabaya untuk dipakai sebagai ruang observasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani Covid-19.
Pada prinsipnya, boleh dimanfaatkan karena sudah diserahkan ke RS Unair, meski secara formal saat ini proses hibah masih berlangsung, tapi secara informal boleh dimanfaatkan.
Terkait permintaan gubernur untuk memanfaatkan Akademi Pelayaran sebagai ruang observasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kementrian Perhubungan. (dji)
