Tumpang Tindih Bantuan di Hanakau Lambar, FKMPPH Desa Perantin Benahi Managemen
LAMPUNG BARAT, BN-Bantuan paket sembako yang berisikan beras dan ikan dalam kemasan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat yang dialokasikan dari Biaya Tak Terduga (BTT) menuai polemik ditengah-tengah Masyarakat.
Pasalnya selain ditemukannya banyak beras yang dibagikan itu tidak layak konsumsi alias kwalitas asal – asalan juga system pembagiannyapun menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat.
Seperti yang terjadi di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau, pembagian paket bantuan tersebut terkesan amburadul.
Banyaknya warga yang komplain disebabkan tidak menerima bantuan yang seharusnya masuk dalam Kelompok Masyarakat Penerima (KMP) itu manjadi salah satu pemicu kekisruhan dan bukti ketidaksiapan Aparatur Pekon untuk mengelola bantuan dari Pemerintah Darah itu.
Hal tersebut menjadi sorotan dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pekon Hanakau (FKMPPH) organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan husus dalam lingkup Pekon setempat.
Ketua FKMPPH, Sufendi ketika dimintai tanggapannya berkaitan dengan permasalahan itu, Sabtu (13/06/2020) sangat menyesalkan masalah itu bisa terjadi.
Menurutnya pemicu kekisruhan ini disebabkan adanya tumpang tindih data penerima.
“Terkait tumpang tindihnya data penerima, semestinya Pekon punya database yang merekap semua jenis bantuan dan penerimanya. Rekap diambil dari setiap Kepala Pemangku dan dilakukan pembaharuan secara berkala. Sehingga Peratin bisa mengontrol data keseluruhan penerima sebelum dilakukan pembagian,” terangnya.
Masih menurut Sufendi, bila benar terjadinya tumpang tindih sehingga adanya penerima ganda, pembagiannya harus disetop dulu, untuk dilakukan peninjauan ulang, sehingga masyarakat yang belum pernah menerima bantuan bisa mendapatkan haknya.
Menurutnya, Peratin dan aparatnya seharusnya sudah merekapitulasi data bagi KMP sebelum paket itu dibagikan kepada masyarakat.
“Ya kami sangat menyesalkan sebab wacana pembagian bantuan itukan bukan spontan,artinya jauh sebelumnya Peratin sudah dikasih tahu oleh pemerintah Kabupaten dan Kecamatan akan bantuan tersebut, “tambah Efen, sapaan akrab Sufendi.
Berdasarkan data dari pihak sekretariat Pekon, jumlah KK di Pekon Hanakau berkisaran 900, sedangkan sebanyak 700 KK itu merupakan KMP bantuan-bantuan lainnya, seperti PKH, BPNT,BLT DD dan BLT Kemensos serta bantuan yang lain. Artinya hanya tersisa 200 KK yang belum pernah tersentuh oleh bantuan dari manapun.
Pekon Hanakau mendapat kuota 319 paket. Jadi aneh aja kok sampai ada masyarakat yang komplain karena tidak menerima bantuan sembako dari Pemda itu. Logikanya meski dibagikan kesemua KK yang belum pernah tersentuh sejumlah 200 KK termasuk ASN dan TNI/Polri paket itu masih surplus alias nyisa.
Senada dengan Sufendi, salah seorang anggota dewan penasehat FKMPPH, Wismo melalui pesan singkat di WhatsApp, Sabtu (13-06/2020) meminta LHP( BPD) setempat untuk lebih proaktif menyikapi permasalahan ini. Menurutnya fungsi dari LHP itu adalah pengawasan terhadap kinerja dari Pemerintah Pekon.
“Kesannya LHP kita dibawah kendali Peratin, masalahnya selama. ini belum pernah saya dengar mereka kritis dan perihatin terhadap keadaan yang ada di Pekon,” tandasnya via WhatsApp.
Sementara baik Peratin, Jururulis Pekon dan Kasi Pemerintahan setempat sampai berita ini ditayangkan tidak bisa dihubungi dan pesan via WhatsApp tidak ada respon. (FIK)
