Pemerintahan Desa Kersoharjo Prioritaskan DD Untuk Pembangunan Sarana Prasana
NGAWI, JATIM, BN-Desa adalah bagian sistem pemerintahan terkecil dari sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tak terkecuali Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.
Desa ini sekarang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri pembangunan dan administrasi desanya serta pemerintahan yang juga ada didalamnya, suatu contoh pembangunan Desa Kersoharjo harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa itu sendiri.
Pembangunan di sebuah desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kwalitas hidup manusia, begitu pula kemiskinan harus berkurang dengan syarat pemenuhan kebutuhan dasar harus tersedia, antara lain sarana dan prasarana jalan, potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.
APBDes Desa Kersoharjo sendiri pada Tahun 2020 ini sejumlah Rp 2.334.491.609,- . Total dana Dua Milyar lebih tersebut didapatkan dari Pendapatan Asli Desa (PADes) sejumlah Rp. 466.740.000 dan Pendapatan transfer yang terdiri dari Dana Desa (DD) sejumlah 812.833.000, BHPR sejumlah 30.050.609, Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 688.868.000, serta Bantuan Hibah APBD Kabupaten sejumlah Rp. 336.000.000.
Sedangkan jumlah belanja yang dikeluarkan Desa Kersoharjo adalah Rp 2.308.691.609 dengan surplus Rp. 25.800.000.
Dengan ukuran tersebut menjadikan desa yang dipimpin oleh Edi Mulyono tersebut tergolong desa yang maju dan masyarakatnya hidup sejahtera.
Untuk Dana Desa (DD) Tahap I digunakan untuk pembangunan drainase, TPT, normalisasi jalan dan termasuk pavingisasi.
Pavingisasi dilakukan di Dusun Bangoan RT 002 RW 006 Desa Kersoharjo dengan volume 162 M X 4 M yang menelan anggaran Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
Sedangkan rencana penggunaan DD tahap II akan digunakan untuk penanganan Covid 19.
Menurut Edi Mulyono yang sudah menjabat kepala desa ketiga kalinya mengatakan bahwa pembangunan Drainase, TPT, serta normalisasi jalan desanya sebagai akses perekonomian masyarakat di desa.
“Terutama drainase, TPT dan normalisasi jalan karena disini khan daerah banjir yang terpenting penanggulangan banjir serta penahan tanah, maklum tanah di sini labil, jadi sebelum di pasang paving atau di aspal pondasinya harus sudah kuat,” terangnya.
Keterangan Kades Edi Mulyono di kuatkan Sudirman tokoh sekaligus politikus dari Partai PDI-Perjuangan yang berlambangkan Kepala Banteng menjadi anggota DPRD yang berangkat dari dapil ini mengatakan, “saya sangat senang bahwa dana DD dan ADD bisa terserap di desa-desa tanpa mengalami kendala, sehingga bisa menunjang kesuksesan pembangunan di desa dan sekaligus bisa mensukseskan
pembangunan infrastruktur sarana prasarana termasuk pembuatan irigasi jadi lancar, yang paling penting desa kedepanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa hidup dan berjalan ,” ucapnya. (leo)