PALEMBANG, SUMSEL, BN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menggelar Rapat Paripurna DPRD Palembang 2020, Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Palembang di Gedung DPRD Kota Palembang, Senin (13/7/2020).
Rapat dengan agenda jawaban Walikota Palembang terhadap Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, dalam rapat yang dipimpin lansung Sri Wahyuni, wakil ketua DPRD kota Palembang dan dihadiri langsung oleh Walikota Palembang, H Harnojoyo bersama Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda serta Sekda Kota Palembang Ratu Dewa dan jajarannya.
Dalam paparannya, Walikota Palembang memberikan pandangannya terhadap penyampaian Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahung anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh 6 orang juru bicara dari masing – masing fraksi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Palembang, Sri Wahyuni menyampaikan, bahwa jawaban Walikota Palembang sudah cukup merealiasikan dan mengatasi apa yang telah disampaikan oleh fraksi – fraksi.
“ Jadi jawaban Walikota Palembang terhadap pandangan umum fraksi- fraksi cukup baik, semoga bisa direalisasikan dan kami beri apresiasi,” ujarnya dalam Rapat Parupurna.
Sekedar mengingatkan, tiga fraksi (PDIP, Nasional Demokrat Pembangunan dan PAN) menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Palembang tahun 2019.
Senada dengan itu, dikatakan Sekretaris Fraksi PDIP RM Yusuf Indra Kesuma mengatakan, jika memang PT SP2J terus merugi, harusnya ada efisiensi dari sisi gaji jajaran Direksi dan Komisaris, bukan malahan menambah, anak perusahaan baru.
“Kami Fraksi PDIP mendorong agar DPRD Palembang membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyisir persoalan PT SP2J dan juga PD Pasar Palembang Jaya, jangan sampai ada yang menerima gaji dobel karena rangkap jabatan,” kata Indra saat itu.
Sementara itu dikatakan, Sekretaris Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan, Paidol Barokat mengatakan, pihaknya menyoroti soal kinerja direksi PT SP2J, dimana dari tahun ke tahun perusahaan plat merah tersebut selalu disubsidi, tapi terus mengalami kerugian. Terutama unit usaha BRT Transmusi.
“Kami minta saudara Walikota segera mengevaluasi terhadap kinerja jajaran direksi PT SP2J, karena sampai Tahun 2020 ini, penyertaan modal terus digulirkan. Tapi tetap saja merugi, kami minta hal ini jadi perhatian serius Walikota,” katanya.
Walikota Palembang dalam paparannya segera merealisasikan jawabannya terkait pemandangan umum dari fraksi-fraksi. (ADV)
