KAB PEKALONGAN, JATENG, BN –
Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan di duga tidak transparan dan banyak dikeluhkan masyarakat.
Pasalnya, kegiatan Pembangunan Fisik berupa pembangunan saluran drainase Kelurahan Pekuncen di RT 05 /RW 02 tidak adanya papan proyek, sehingga dituding tidak transparan, Jumat (17/7).
ST, warga RT 05/ RW 02 ketika ditemui Tim bidik nasional (bn) mengatakan, bahwa dirinya mengeluhkan atas pekerjaan gorong-gorong tersebut di depan rumahnya.
Menurut ST, pekerjaan gorong gorong tersebut Pembuangannya yang jelas belum ada dan terkesan tergesa gesa.
Nyatanya, pekerjaan itu tidak dirapatkan, tiba-tiba langsung dikerjakan.
“Pekerjaan tersebut tiba tiba langsung jadi dan menurut saya tidak rajin atau tidak bagus.” teranganya.
Padahal, lanjut ST, baru saja dibangun. Tetapi terdapat beberapa titik tutup gorong gorong yang cuma ditutup dan goyang-goyang membahayakan anak anak yang bermain di sekitar.
“Makanya saya tutup ganjel pake batu, di bawahnya juga ada saluran PDAM air saya, tapi dibiarkan dan belum diperbaiki. Lalu tidak juga disemen dibiarkan saja oleh pekerjanya,” tandas ST.
Ditemui di kediamannya, lurah Pekuncen mengatakan, proyek itu di borongkan oleh rekanan.Dan total anggarannya Rp 193 juta, kurang lebih di bagi menjadi dua.
Dirinya juga menambahkan, “aslinya saya punya wewenang untuk mengerjakan proyek itu, tapi saya berhak menolak juga karena pernah ada pemborong yang mengerjakan dikomplain sama warga. Semua saya pasrahkan ke pak camat semuanya.
Semua yang menunjuk pak camat,
Dari mulai rekanan berinisial ‘K’ hingga semuanya,” terang lurah.
Senin 20 Juli ketika di temui BN, Camat Wiradesa tidak ada di Kantornya.
Kasi Perencanaan kecamatan ketika ditemui mewakili camat mengatakan, bahwa semua penyedia menyampaikan profil company nya ke camat.
“Profil yang masuk ke sini ya dirembuk sama pak lurah, pak camat hanya mengarahkan. Jadi kita juga adil, Penyedia yang sudah masuk ya dia yang dapat,” terangnya.
“Kalau semua pengadaan di kelurahan memang di pihak ketiga kan semua lewat LPSE, ada yang lelang dan ada yang tidak. Tidak ada istilah pak camat yang mengarahkan semua. Saya mewakili pak camat setahu saya yang saya tahu seperti itu,” tuturnya.
Terpisah Sony Ketua KSM Wiradesa GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) mengatakan, Bahwa masyarakat Sudah minta pendampingan ke GMBI Pekalongan Raya, terkait banyaknya dugaan permasalahan yang ada di desa Pekuncen.
“Berdasarkan laporan warga, tidak transparan selalu diborongkan pihak luar. Seharusnya kalau memang yang mengerjakan pemborong warga dirembukkan dulu karena warga juga banyak yang nganggur apalagi dampak Covid pada sengsara masyarakat cari pekerjaan sulit. Jangan kalau sudah ada masalah baru dirembukkan,” tandasnya. (tim BN)
