SUBULUSSALAM, ACEH, BN – Ketua Fraksi GERANAT DPRK Subulussalam Bahagia Maha menolak adanya rencana kegiatan anggota DPRK melaksanakan Bimtek keluar daerah yang rencananya akan dijalankan dalam minggu ini berlokasi di Danau Toba, Sumatera Utara.
Meskipun anggaran bimtek terhitung dalam agenda tahunan DPRK, menurut politisi PAN ini, situasi sekarang tidak pantas bagi wakil rakyat kota subulussalam melakukan kegiatan bimtek keluar daerah apalagi masih dimasa pandemi.
Ditambah lagi beberapa hari yang lalu masyarakat kota subulussalam sedang berduka akibat terjadinya kebakaran yang menghanguskan belasan pintu dan beberapa pintu rusak berat, ditambah kantor KUA juga hangus dan rusak berat.
” Atas musibah yang terjadi masyarakat menangis. Kami juga banyak mendapat informasi dari masyarakat sekitar, bahwa personil pemadam kebakaran waktu kejadian kurang mumpuni atau kurang mahir menggunakan alat pemadam. Kepala kampung Subulussalam selatan juga menyampaikan hal yang sama,” kata Bahagia Mahadalam, Rabu 4 Agustus 2021.
Menurut Bahagia Maha, beragam keluh kesah yang ia terima dari masyarakat, semestinya DPRK sebagai wakil rakyat harus melakukan evaluasi terhadap BPBD karena lambannya penanganan membuat kobaran api sempat meluas dan merembet kerumah masyarakat disekitarnya.
” Masih banyak tugas yang harus dilakukan dipemko ini, seperti pembahasan tindak lanjut LKPD Walikota TA 2020 dan Hasil LHP Audit BPKP Aceh yang sudah disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 16 juli 2021. Seharusnya sekwan sudah mengagendakan rapat badan musyawarah (Banmus) untuk menindak lanjuti hal itu, dimana DPA APBK TA 2021 hasil recofucing juga masih ada yang belum diterbitkan oleh pihak eksekutif sehingga membuat lambannya SKPK bekerja,” bebernya.
Pada kenyataanya kata Bahagia Maha, KUA PPAS belum diserahkan ke DPRK APBK Perubahan TA 2021 juga belum dibahas DPRK sementara ini sudah bulan Agustus, jadi sebenarnya masih banyak tugas kewajiban DPRK didaerah ini. Tidak mesti harus melakukan bimtek keluar daerah dulu, ilmu hasil bimtek bimtek terdahulu pun belum terpakai maksimal.
Pria yang menjabat Ketua MPC Pemuda Pancasila ini menyampaikan, bahwa Fraksi Geranat sudah mengirimkan surat kepada ketua DPRK dan wakil I, wakil ll DPRK subulussalam untuk mengundang Walikota Subulussalam beserta ketua TAPK dan Anggota TAPK untuk mempertanyakan hasil refocusing dan terlambatnya pelaksanaan kegiatan APBK TA 2021.
” Kami selaku wakil rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan khawatir APBK kita tidak terserap sesuai harapan masyarakat kota subulussalam karena sekarang sudah dibulan agustus 2021,” tegasnya.
Oleh karna itu ketua Fraksi Geranat tersebut menyarankan kepada saudara seketaris Dewan Perwakilan Rakyat (sekwan) kota subulussalam untuk membatalkan kegiatan bimtek DPRK keluar daerah.
“Namun jika anggota DPRK dari fraksi lain tetap ingin melaksanakan bimtek silahkan saja. Khusus anggota DPRK Fraksi Geranat dilarang mengikuti kegiatan bimtek tersebut, tapi kalau ada tugas koordinasi keluar daerah seperti pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sah-sah saja karna kegiatanya tidak berangkat secara berjamaah, dan kepada saudara sekwan tolong di agendakan rapat banmus untuk menjadwalkan pembahasan LKPD Walikota TA 2021 dan menindaklanjuti hasil LHP BPK Aceh karna masyarakat subulussalam sudah menunggu hasilnya,” urainya.
Sekarang sudah masuk awal Agustus 2021 seharusnya KUA PPAS TA 2022 sudah dibahas di DPRK namun pada kenyataanya KUA PPAS tersebut belum diserahkan ke DPRK, APBK Perubahan TA 2021 juga belum dibahas DPRK sementara ini sudah bulan Agustus, jadi sebenarnya masih banyak tugas kewajiban DPRK didaerah ini tidak mesti harus melakukan bimtek keluar daerah dulu, ilmu hasil bimtek bimtek terdahulu pun belum tergunakan dengan maksimal.
Bahagia Maha yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila ini menyampaikan bahwa Fraksi Geranat sudah mengirimkan surat kepada ketua DPRK dan wakil I wakil ll DPRK subulussalam untuk mengundang Walikota Subulussalam beserta ketua TAPK dan Anggota TAPK guna untuk mempertanyakan hasil refocusing dan terlambatnya pelaksanaan kegiatan APBK TA 2021 kerna kami selaku wakil rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan khawatir APBK kita tidak terserap sesuai harapan masyarakat kota subulussalam karna sekarang sudah dibulan agustus 2021.
” Kepada saudara sekwan tolong agendakan rapat banmus untuk menjadwalkan pembahasan LKPD Walikota TA 2021 dan menindaklanjuti hasil LHP BPK Aceh karna masyarakat subulussalam sudah menunggu hasilnya,” tutup Bahagia Maha .(Darminto Bancin)
