PROYEK LONG STORAGE KALIMATI AIR BAKU BBWS BRANTAS RP 366 MILYAR LAYAK DIAWASI
SIDOARJO, JATIM, BN – Mega proyek pembangunan long storage Kalimati untuk air baku di Kabupaten Sidoarjo pemenang tender PT Nindya Karya Persero Wilayah 4, nilai kontrak Rp 366. 705.650.000,- layak diawasi. Pasalnya, proyek yang menjadi tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Air Baku I Jl Menur No 123 Surabaya, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Brantas, ini sudah menimbulkan riak-riak di masyarakat dan aroma tidak sedap.
Baru-baru ini ada penolakan dari masyarakat sekitar karena selain truk-truk proyek merusak jalan kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, ada tanah warga yang dilalui truk-truk proyek tanpa ijin warga. Bahkan, sempat terjadi demo penolakan atas proyek tersebut. Namun akhirnya demo masyarakat bisa diredam dan akhirnya pembangunan dilanjutkan.
Hasil penelususan BN, proyek yang menelan anggaran super jumbo APBN mulai tahun 2017-2019 dengan skema multi year contrak (MYC) pemenang tender PT Nindya Karya, lama pekerjaan 789 kalender, tanggal kontrak 20 Oktober 2017 tersebut, sekarang progresnya terkesan lambat. Baru mencapai sekitar 16 % .
Selain itu, pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Nindya Karya selaku pemenang tender seperti yang ada di LPSE, tapi di lapangan pekerjaan utama dikerjakan oleh PT Nindya Jaya KSO Jl Trenggilis Tengah no 4 Surabaya. “Pemenang tender di LPSE Resmi Kemenpupr dan pelaksanaan di lapangan PT nya berbeda, lha kalau terjadi permasalahan hukum siapa yang bertanggungjawab? “ komentar Drs Edy Sutanto, SH, direktur LSM KPN (Koalisi Pengawas Nasional) pada BN.
Temuan lain, di lapangan selain PT NIndya Jaya juga ada PT Lain yang juga mengerjakan proyek tersebut yakni PT Rudy Jaya. Keberadaan PT Rudy Jaya ini juga patut dipertanyakan, apakah dia yang mengerjakan proyek itu atau hanya sekedar penyuplai material. Sebab ini sangat penting untuk mempertanggungjawabkan jika ada permasalahan hukum, mestinya, material tidak sesuai spek.
Sedang kepala BBWS Brantas Fauzi Idris, dan PPK Air Baku I Urip, nampak jarang turun ke lokasi untuk mengontrol proyek tersebut. Bahkan, ketika proyek dibangun ada info PPK Urip tidak tahu dimana lokasi pekerjaan proyek tersebut.
“Mestinya sebagai pejabat yang bertanggungjawab harus sering turun gunung mengontrol proyek dengan anggaran super jumbo ini, jangan Cuma duduk manis di kantor Wiyung Surabaya, ” tandas Edy. Sementara Humas PT Nindya Jaya ketika akan dikonfirmasi BN tidak ada di kantornya. Ketika dihubungi BN via telepon tidak bisa menemui BN Karena masih ada acara di Mojokerto. Sementara salah satu Staf PT NJ ketika ditanya BN membenarkan jika progres pekerjaan masih rendah sekitar 16%. (es/bersambung edisi depan)
