Ketua DPRD Kaltara Alberthus SM Baya ST, nomor 3 dari kiri.
TANJUNG SELOR, BIDIKNASIONAL.Com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang digelar di ruang serba guna gedung Gabungan Dinas (Gadis), Kamis (7/4/2022) dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltara, Alberthus SM Baya, ST.
Musrenbang mengusung tema, “Pembangunan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal” terdapat berbagai isu strategis yang harus diperhatikan oleh Pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan bekal yang dimiliki provinsi termuda ini sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Momentum groundbreaking Industri Hijau (KIHI/KIPI) dan memanfaatkan tenaga air Sungai Kayan dan Mentarang oleh Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo harus disambut dengan percepatan-percepatan pembangunan yang menjamin urusan daerah.
Selain itu, provinsi yang ulang tahunnya diperingati tiap tanggal 25 Oktober ini juga memiliki potensi besar blue economy atau potensi yang bersumber dari air setelah sektor pertambangan dan agraria. Karena itu, melalui tema besar yang telah diusung, peran industry akan difokuskan pada pengelolaan tenaga listrik, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM.
Ada sejumlah isu aktual yang menjadi perhatian Kaltara agar segera diselesaikan. Diantaranya pembangunan dan penanganan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Nunukan, konektivitas komunikasi di wilayah perbatasan. Akses jalan menuju kawasan industri Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan, alih fungsi kawasan dan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.
Kemudian pengembangan marine techno park di Kabupaten Nunukan, dan pengendalian banjir di Malinau, Bulungan dan Tarakan, rehabilitasi pelabuhan di Bulungan dan Malinau, penanganan covid dan pengembangan sumber daya manusia.
Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan dukungan sumberdaya. Salah satunya adalah penganggaran yang diperoleh dari sumber pendapatan yang sah dan menjadi kapasitas keuangan daerah.
Proyeksinya, pada tahun 2023 pendapatan Kaltara sebesar Rp2,19 triliun Dialokasikan sebesar Rp2,46 triliun rupiah untuk belanja dan Rp266 milar untuk pembiayaan daerah.
Tidak hanya itu, prioritas belanja pada tahun 2023. Di mana selain melaksanakan Mandatory Spending, belanja tahun depan juga difokuskan pada 20 persen untuk anggaran pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
Pemerintah juga diharapkan berkomitmen untuk mengalokasikan belanja investasi yang jelas manfaatnya terutama bagi masyarakat yang ada di perbatasan. Gerakan Kaltara Rumah Kita yang menjadikan kabupaten/kota sebagai pilar utama pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, juga harus menjadi perhatian.
Turut memberikan paparan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Ahmad Fatoni, M.Si, Menteri PPN/Bappenas RI diwakili oleh Deputi Bidang Ekonomi MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si., M.Eng, PhD.
Sementara itu, peserta yang hadir dan memaparkan persoalan daerah masing-masing secara langsung di hadapan Wakil Gubernur Kaltara yaitu Bupati Bulungan, Syarwani S.Pd, M.Si., Wakil Walikota Tarakan, Effendi Juprianto, Wakil Bupati KTT, Hendrik, Sekretaris Daerah Malinau, Ernes Silvanus dan secara daring Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, PhD serta beberapa tokoh Kaltara baik secara luring maupun daring.Turut hadir, Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Adityajaya, serta perwakilan unsur TNI.
Laporan: humas setwan/*
Editor: Budi Santoso
