PARIMO, SULTENG, BN – Pasca gelar demo Kategori Satu (K1) Selasa (13/3) di Kantor BKPSDM dan Ruang rapat Paripurna DPRD Parimo (Sulteng) hingga terjadi gaduh, kini tenaga honorer sisa K1 tersebut masih melakukan pergerakan kecil-kecilan dengan membangun satu tenda di halaman kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumder Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah).
Para honorer yang menuntut keadilan ini nampaknya belum puas atas jawaban pemerintah daerah soal tuntutan pengangkatan CPNS mereka, sehingga membangun tenda sebagai pertanda bahwa jawaban pemerintah setempat atas tuntutan mereka belum sepaham dengan apa yang menjadi tuntutan oleh lima ratusan honorer sisa kategori 1, yaitu menjanjikan akan melakukan audiensi kembali dengan pihak Kemenpan.
Rencananya, aksi mereka tersebut akan terus dilakukan hingga mendapatkan informasi resmi dari pemerintah daerah, terkait jadwal pertemuan dengan pihak Menpan di Jakarta.
Juru bicara masa aksi Abdul Rahman kepada BN mengatakan, honorer sisa K1 data 579 bertekad tuntutan kali ini harus membuahkan hasil positif. Sehingga, merasa masih ada harapan bagi mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai honorer.
“Kalaupun disana (Jakarta) ada pertemuan, sebahagian disini tetap ada di tenda. Kalau didiamkan lagi, berarti memang tidak diperhatikan sama pemerintah,” katanya, ketika ditemui, Rabu (14/3).
Abdul Rahman menjelaskan, dalam satu dinas dengan dinas yang lain di SK-kan kolektif yang penganggarannya sama, nomor SK sama ditanda-tangani oleh pejabat yang sama. Anehnya, lebih banyak dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) daripada memenuhi kriteria (MK). Tanpa dijelaskan apa kriteria yang membedakan, itulah sebabnya yang lain terangkat PNS yang lainnya tidak.
“Di Kabupaten Tojo Una – Una Ampana dibilang beberapa tahun lalu, provinsi juga (red – pengangkatan PNS) dibilang itu beberapa waktu lalu. Harusnya jangan buat tandingan, harusnya tanyakan kenapa mereka bisa, kita tidak bisa?,” terangnya.
Bahkan yang menjadi kekesalan para honorer ini, ternyata Kepala BKSDM Mawardin saat ditemui perwakilan K1 beberapa waktu lalu sempat menjawab, bahwa pejabat di BKSDM sering ke Menpan mengecek surat Bupati yang dikirim 13 Oktober 2017 tentang permohonan pengangkatan sisa K1 karena kebutuhan daerah, ternyata surat itu sudah dibalas tanggal 7 November 2017 dan pemerintah tidak memberitahukan itu ke honorer sisa K1.
“Kalau anda (red – pejabat BKSDM) datang anda tanya surat itu, pasti tahu kalau sudah ada balasan. Tapi kok balasannya sudah ada, disini bilang belum ada, yang bohong ini siapa Menpan atau daerah. Menpan menyampaikan surat sifat segera, perihal penetapan CPNS K1 tetapi isi didalam penolakan pengangkatan. Sampai dengan keberangkatan minggu kemarin tidak ada surat masuk. Ini didapat dari Asdep dan diberikan ke saya oleh pjs Bupati. Ini sudah dikirim ke daerah, tidak sampai 1 bulan sudah dibalas,” tandasnya.
Akibatnya timbul keraguan oleh honorer ini, karena selama ini BKSDM benar-benar sering ke Menpan untuk mengawal surat Bupati sebelumnya. Atas kejadian itu, honorer K1 mempertanyakan keseriusan BKSDM untuk memperjuangkan honorer sisa K1.(P’de)
