PARIMO, SULTENG, BN – Bertempat di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong (Sulteng), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parimo menggelar Workshop teknis sistim informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Drs Samin Latandu Senin (19/3).
Ketua Panitia Kegiatan Dian Pravitasari, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah di tiap-tiap OPD dengan menggunakan aplikasi SIPKD.
Menurut Dian, berdasarkan edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transasksi non tunai melalui proses penatausahaan yang selama ini dilaksanakan telah mengalami beberapa perubahan.
“Berdasarkan hal tersebut sehingga kami merasa perlu melakukan workshop tehnis SIPKD, agar dalam pelaksanaannya nanti tidak mengalami banyak permasalahan yang nantinya akan mempengaruhi jalannya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten secara umum“ urai Kabid Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Mengutip laporan Bupati, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Samin Latandu mengatakan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah.
Aplikasi ini kata Samin diolah oleh subdit informasi pengelolaan keuangan daerah pada direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dan digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.
Samin berpesan kepada Bendahara pengeluaran di masing-masing OPD agar uang yang dicairkan jangan di masukkan ke rekening pribadi, jika ada temuan maka yang kena bukan hanya bendahara pengeluaran saja tetapi pengguna kuasa anggaran di OPD tersebut.
“Saya juga berpesan kepada para kepala OPD agar mengawasi aliran keuangan di organisasinya sehingga hal – hal seperti ini dapat dihindari” ucap Samin, mengutip laporan Pjs Bupati.
Kegiatan Workshop tersebut dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh kurang lebih 192 peserta terdiri dari operator dan bendahara Dinas, Kantor, Badan serta Puskesmas yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.(P’de)
