BLORA, JATENG, BN – Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari berbagai daerah turut menghadiri kegiatan Rapimnas PPDI 2018 di Hotel Arra Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Sabtu, (14/7/2018).
Berbagai rumusan aspirasi dari para perang-kat desa terangkum untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat.
Namun, apabila aspirasi mereka tidak tere-alisasi, maka para anggota PPDI siap demo ke Istana Negara agar aspirasi mereka diwujudkan pemerintah pusat. Hal itu terungkap saat Rapimnas PPDI 2018 tersebut.
Adapun aspirasi yang mereka ajukan ialah mereka menuntut kejelasan status dan juga kesejahteraan. Karena gaji siltab yang mereka terima selama ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Seperti halnya dalam hal kejelasan status, bilamana kalau perangkat desa ini karyawan tentunya gaji juga harus standar UMK.
Demikian pula, bila PPDI ini aparatur peme-rintahan kita harus standar dengan golongan 2A.
Dan perihal penggajian siltap selama ini, bahwa gaji siltab tersebut diterimanya bu-kan satu bulan sekali. Namun, menerima tiap atau empat bulan sekali.
M. Hatta selaku dewan pembina PPDI me-ngatakan bahwa perangkat desa adalah pegawai negara yang dimana gaji mereka bersumber dari APBN.
“Maka dari itu, saya sangat menyayangkan sekali, atas kondisi teman-teman perangkat desa selama ini. Ada gaji namun tidak ada statusnya,” kata M. Hatra dalam sambutan-nya.
Maka, perjuangan yang saat ini dilakukan adalah legal. Menurutnya, standar gaji pe-rangkat desa saat ini sangat tidak sesuai.
“Masak gaji perangkat desa kalah dengan gaji para pendamping desa (PD). Perangkat desa sudah ada sejak negara ini berdiri, se-dangkan PD baru beberapa tahun ini,” ungkapnya, dengan disambut tepuk tangan para anggota PPDI.
“Semoga pelaksanaan acara Rapimnas ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi niat dan tujuan kami,” ucap Djasman, Panitia pelaksana kepada wartawan.
Djasman yang juga ketua PPDI Blora ini me-nambahkan, peranan perangkat desa sangat penting menanamkan nasionalisme ke tengah warga desa.
“Perangkat desa ini yang selalu bertemu dengan masyarakat,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Djasman juga menjelaskan,“ PPDI ujung tombak dan tombok Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,dan mewujudkan pe-rangkat Desa yang berkualitas dan pro-fesional,” tutup Djasman.
Terpisah, Ketua Umum PPDI Mujito di sela-sela acara mengatakan bahwa dari agenda ini berharap dapat membawa dampak kebaikan dan peningkatan nasib perangkat desa seluruh Indonesia.
Dalam pelaksanaan Rapimnas PPDI 2018 hari ini, agenda utamanya adalah mem-bahas tentang 2 materi seperti apa yang dijelaskannya, pembahasan kelanjutan Rakernas PPDI di Klaten dan RDPU tahap 2 . (P.Jo/ali)
