SURABAYA, JATIM, BN – Program berkelanjutan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI di laksanakan pada hari ini, Sabtu Tanggal 09 Maret 2019, bertempat di Petukangan Semampir Surabaya.
Program bertajuk “Sosialisasi Advokasi & KIE Program KKB Bersama Mitra Kerja Tahun 2019” menghadirkan inovasi BKKBN dalam memberikan sosialisasi advokasi tentang pentingnya pemahaman kampung KB.
Anggota komisi IX DPR / MPR RI wilayah kerja Surabaya-Sidoarjo Dra. Lucy Kurniasari, pada sambutannya, memberikan apresiasi atas kinerja BKKBN pusat maupun daerah atas kinerja mereka dengan bukti nyata memberikan pendampingan sehingga telah terbentuk kampung-kampung KB.
Lucy Kurniasari yang mana tahun ini merupakan Caleg DPRI RI dapil Jatim 1, dari partai demokrat wilayah Surabaya-Sidoarjo mendorong untuk tahun 2019, agar BKKBN terus memberikan edukasi kepada masyarakat terutama daerah-daerah padat penduduk.
“Kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah agar terus intens berkoordinasi dalam mengawal program ini,” tutur Lucy.
Ia berharap, program BKKBN menjadikan keluarga Indonesia berkualitas, dua anak cukup dan teruslah mengikuti arahan yang di sampaikan BKKBN.
Pada kesempatan yang sama,Inspektur Utama (Irtama) BKKBN RI Agus Sukiswo, mengatakan kerjasama antara BKKBN dan komisi IX DPR RI, merupakan suatu pendampingan yang bersifat wajib.
Fungsi Komisi IX yang mengesahkan dan menetapkan anggaran, berikut wakil rakyat yang bertugas mengawasi program apa saja yang telah di lakukan oleh BKKBN.
Memiliki konsep, mulai dari pencegahan dan penanganan. yakni memberikan pendampingan anak, ibu dan balita dalam menyampaikan program terkait.
Ia, Agus Sukiswo menambahkan target BKKBN pada awal tahun 2019, advokasi dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sesuai perkembangan program dibutuhkan strategi khusus dengan menggandeng mitra kerja berkelanjutan.
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga perwakilan BKKBN Jatim,Suhartutik, menambahkan dalam sosialisasinya kali ini, tugas BKKBN bukan membatasi kelahiran. Lebih kepada mengatur kelahiran penduduk. Masyarakat perlu mengetahui program pemerintah yang tengah dijalankan.
“Mengenalkan pada masyarakat pentingnya program KB, seperti berapa jumlah alat kontrasepsi, pendewasaan usia perkawinan, minimal usia perkawinan, jarak kelahiran dan masih banyak lagi hal lainnya terkait kependudukan & Keluarga Indonesia hukumnya adalah wajib,” terangnya.
Suhartutik mengajak kepada seluruh undangan yang hadir, segala bentuk sosialisasi mengenai program BKKBN Jatim, masyarakat dapat berkunjung ke Kantor BKKBN prooinsi jatim di alamat Jl.Airlangga 31-33, Surabaya.
Hadir pula dalam kegiatan sosialisasi advokasi BKKBN, Titik Indarwati anggota komisi D DPRD Propinsi Jatim dan ratusan masyarakat,warga petukangan, Semampir Surabaya. (boody)
