SUMENEP, JATIM, BN – Bupati Sumenep Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si, Senin (25/3) membuka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) Tahun 2020 Kabupaten di Pondopo Agung, dalam acara tersebut dihadiri Bappeprov, Bakorwil IV, Forpimda toko masyarakat, lembaga kemasyakatan serta undangan lainya dengan jumlah 269 orang keseluruhan.
Musrembang bagian penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep untuk tahun 2020, dengan tujuan mempriotaskan pembangunan yang berkelanjutan di Desa, Kepulauan maupun di perkotaan sehingga bisa mewujudkan pembangunan yang merata yang dinikmati oleh semua masyarakat.
Adanya Musrembang ini bisa meningkatkan daya dorong yang kuat untuk lajunya pembangunan. Oleh karena itu masyarakat sangat diharapkan untuk berperan serta dalam usaha-usaha pembangunan serta mempunyai sikap percaya diri dengan gotong -royong. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang trampil cerdas, berpendidikan mampu memberikan solusi untuk pembangunan masa depan serta mendorong pengembangan akrebisnis strategis dibidang pertanian, perikanan dengan daya tangkap.
Dari sektor perdagangan bisa mengekspor hasil karya termasuk hasil bumi, serta mengembangkan pariwisata alam, melastarikan lingkungan hidup dan bersih. Disamping itu pemerintah dengan aparat keamanan bekerja sama untuk menjaga ketertiban umum.
Bupati Sumenep dalam acara Musrembang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumenep non migas sejak 2014-2018 masih dikatakan belum stabil, dengan adanya harga BBM, nilai tukar rupiah secara umum juga distribusi barang ke wilayah Kepulauan yang diakibatkan cuaca laut yang memburuk sehingga bisa menghambat angkutan laut.
Menurut bupati pertumbuhan ekonomi Sumenep dipengaruhi inflasi turunnya nilai uang rupiah, data Produk Domestik Regional Bruto yang terhimpun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mencapai 5, 27 % dari pada tahun 2017 bernilai 5, 11% . Sedangkan laju inflasi pada bulan Januari 2019 mencapai 2,49 % angka lebih rendah di Jawa Timur 2,60 % dan nasional 2,82 %.
Lanjut Bupati di Tahun 2017 penduduk miskin di Kabupaten Sumenep mencapai 19,62 % tahun berikutnya 2018 penduduk miskin mencapai 20,16 % mengalami kenaikan sebesar 0,54 % bisa jadi adanya meningkatnya jumlah penduduk miskin.
Dlihat dari tingkat berkapita penduduk yang dibawah garis kemiskinan Rp 313.330,00 naik menjadi Rp. 340.033,00 Dari jumlah tersebut bisa mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep semakin meningkat.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan dengan mengurangi jumlah penduduk miskin melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan memberikan bantuan social di Tahun 2017 sebanyak 43.804 keluarga dilajutkan Tahun 2018 sebanyak 64.106 keluarga.
Dengan adanya bantuan Pemerintah Kabupaten melalui PKH Tingkat Pengangguran Terbuka sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 terus mengalami penurunan di tahun 2017 Kabupaten Sumenep bisa mencapai 1,83 % ada menurun menjadi 1,79 % di Tahun 2018.
Maka dari itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya penurunan angka pengangguran serta dukungan orang tua juga guru dalam memberikan pengarahan agar angka pengangguran bisa teratasi.
Sehingga tercapailah cita-cita bangsa dan negara dengan membangun manusia seutuhnya ialah membangun yang mengandung upaya-upaya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara pencapaian kemajuan pembangunan untuk seluruh rakyat yang merata dari pulau –pulau yang ada di Kabupten Sumenep dan daratan.
Di faktor lain juga perlunya mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga bisa membantu usaha memberantas pengangguran. (yus)
