Bupati Bone Prioritaskan Tujuh Item Pembangunan Sidang Paripurna DPRD Bone APBD Tahun 2022
BONE, SULSEL, BN – DPRD Bone menggelar sidang paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung paripurna DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis 26 Agustus 2021, malam.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, SE, MM dan dihadiri oleh Bupati Bone DR.H Andi Fahsar M Padjalangi,M.Si bersama unsur Forkopimda serta pimpinan OPD yang sempat hadir.
Bupati Bone H Andi Fashar M Padjalangi dalam sambutannya mengatakan bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara tahun anggaran 2022 ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bone Tahun 2022.
“Penyusunan KUA dan PPAS anggaran Tahun 2022 mengacu pada RKPD Tahun 2022 dengan tema Akselerasi Ekonomi Serta Penguatan Kapasitas Sosial dan Kesehatan Masyarakat,” ungkapnya.
Fahsar menjelaskan hal ini untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan untuk menata Kabupaten Bone di segala bidang.
“Dengan itu kami menekankan upaya meningkatkan perwujudan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawah dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fashar juga menyampaikan bahwa program prioritas Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang disinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
“Maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, infrastruktur, transformasi digital, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta transformasi kesehatan dalam rangka mendukung penanganan Pandemi covid-19 dan ekonomi nasional menuju kemandirian berdaya saing dan berkelanjutan,” jelas Bupati dua priode ini.
Telah dirumuskan tujuh prioritas pembangunan yaitu satu, peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Dua, pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tiga, peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
Empat, percepatan pembangunan daerah yang bertumbuh pada desa dan kawasan per desaan. Lima, pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Enam, penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha. Tujuh, stabilitas keamanan ketertiban dan ketentraman serta kemajemukan untuk masyarakat.
“Oleh karena itu saya berharap Pemerintah Kabupaten Bone bersama DPRD Bone yang mana tujuh prioritas pembangunan ini dapat terealisasikan dengan baik demi kemajuan suatu daerah serta mensejahterakan masyarakat,” tutup Andi Fahsar. (Suspi)
