PEKALONGAN, BIDIKNASIONAL.com -Suasana hangat namun penuh gagasan mewarnai Forum Silaturahmi Insan Media Pekalongan yang digelar di Gedung PPNI Kajen, Sabtu (25/4/2026). Pertemuan ini berkembang lebih dari sekadar ajang temu kangen antarjurnalis dan pemangku kepentingan. Ia menjelma menjadi panggung dialog terbuka, tempat berbagai elemen daerah menyatukan pandangan demi satu kepentingan bersama: menjaga stabilitas dan mendorong percepatan pembangunan.
Hadir dalam forum tersebut sejumlah tokoh penting daerah, mulai dari Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman, Wakil Ketua DPRD Sumarrosul, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, Dandim 0710/Wijaya Kusuma Letkol Armed Ihalauw Garry Herlambang, hingga perwakilan Kejaksaan Negeri Kajen. Kehadiran lintas sektor ini menjadi sinyal kuat bahwa komunikasi publik yang sehat dan transparan menjadi prioritas bersama.
Dalam kesempatan itu, Sukirman menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan sebagai fondasi utama kemajuan daerah. Ia menggambarkan jalan bukan hanya sebagai sarana penghubung, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat.
“Ketika akses terbuka, aktivitas ekonomi ikut tumbuh. Ini bagian dari upaya kita menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata,” ujarnya.
Di sisi lain, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf menyoroti peran vital media dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi, media memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan berita yang akurat dan menenangkan.
Ia juga mengapresiasi hubungan baik antara kepolisian dan insan pers yang selama ini terjalin. Forum semacam ini, lanjutnya, menjadi ruang penting untuk memperkuat kepercayaan dan kerja sama yang sudah terbangun.
Senada dengan itu, Dandim 0710/Wijaya Kusuma Letkol Armed Ihalauw Garry Herlambang mengingatkan bahwa dinamika global kini tidak lagi jauh dari kehidupan lokal. Informasi yang beredar cepat, kata dia, bisa membawa dampak besar jika tidak disaring dengan baik.
“Di sinilah peran media menjadi sangat penting, sebagai penyeimbang agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumarrosul menegaskan keberpihakan legislatif pada kepentingan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan gedung DPRD sengaja ditunda agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti infrastruktur jalan.
“Kami ingin memastikan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gedung bisa menunggu, kebutuhan warga harus diutamakan,” katanya, seraya menyebut rencana pembangunan gedung dewan akan dipertimbangkan kembali pada 2028.
Forum ini pun meninggalkan pesan kuat tentang pentingnya kolaborasi. Lebih dari sekadar silaturahmi, pertemuan ini menjadi bukti bahwa komunikasi yang terbuka dan sinergi lintas sektor adalah kunci menjaga kondusivitas daerah.
Pada akhirnya, pembangunan tidak hanya soal program dan anggaran. Ia juga tentang kepercayaan, koordinasi, serta komitmen bersama untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman kepentingan. (Dikin)
