Ketua Umum GNPK-RI, H.M. Basri Budi Utomo, As.S.IP., (ist)
PEKALONGAN, BIDIKNASIONAL.com – Program Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP) dengan total anggaran mencapai Rp 3 miliar kini menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Proyek yang digadang-gadang sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi dan dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran dengan realisasi pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun GNPK – RI, alokasi anggaran KDMP terdiri atas Rp 1,6 miliar untuk pembangunan gedung, Rp 900 juta untuk kebutuhan transportasi, perlengkapan serta peralatan toko, dan Rp 500 juta untuk modal kerja atau pengadaan barang dagangan.
Namun, hasil pantauan di sejumlah lokasi menimbulkan tanda tanya besar. Pembangunan fisik gedung yang dianggarkan mencapai Rp 1,6 miliar diduga hanya terealisasi sekitar Rp 800 juta. Dugaan adanya selisih anggaran hingga Rp 800 juta pun mulai menjadi sorotan publik dan aktivis pengawas anggaran.
“Pertanyaannya, sisa anggaran Rp 800 juta itu digunakan untuk apa dan mengalir ke kantong siapa?” ungkap salah satu aktivis pengawas anggaran yang meminta adanya audit terbuka terhadap proyek tersebut.
Sorotan tidak berhenti pada dugaan selisih anggaran. Proyek KDMP juga disebut tidak dilengkapi papan nama proyek atau plang informasi pekerjaan sebagaimana lazimnya proyek yang menggunakan anggaran negara. Kondisi ini dinilai menimbulkan kesan tertutup dan memicu pertanyaan masyarakat terkait pihak pelaksana pekerjaan.
Ketua Umum GNPK-RI, H.M. Basri Budi Utomo, As.S.IP., menegaskan bahwa seluruh proyek yang menggunakan anggaran negara maupun dana yang bersumber dari masyarakat wajib dilaksanakan secara transparan dan dapat diawasi publik.
Menurutnya, tidak ditemukannya papan proyek di sejumlah titik pekerjaan menimbulkan dugaan adanya upaya menutupi informasi pelaksanaan kegiatan.
“Siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan fisik tersebut? Siapa pelaksana pekerjaannya? Karena sampai saat ini di beberapa titik tidak ditemukan adanya papan nama proyek,” tegas Basri.
Ia juga menyoroti berkembangnya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam proyek tersebut. Menurutnya, isu itu telah menjadi pembicaraan di tengah masyarakat dan perlu disikapi secara serius agar tidak memicu polemik berkepanjangan.
“Sudah menjadi rahasia umum adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pekerjaan tersebut. Maka hal ini perlu diawasi secara serius agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan, GNPK-RI menyatakan akan menurunkan satuan tugas khusus guna melakukan pemantauan, investigasi, serta klarifikasi langsung di sejumlah daerah. Langkah ini disebut sebagai simulasi pengawasan nasional yang hasilnya akan dilaporkan langsung kepada Presiden.
Wilayah percontohan pengawasan nasional tersebut difokuskan di kawasan Pantura, meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Brebes, serta Kabupaten Kendal.
GNPK-RI menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan hukum.
“Maka saya menghimbau kepada semua pihak agar bekerja dengan baik dan jangan macam-macam. Karena setiap perbuatan melawan hukum, termasuk korupsi, yang dilakukan oleh pihak manapun wajib diproses secara hukum demi mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan,” pungkas Basri Utomo ketum GNPK RI. (dikin)
