Demo Aliansi BEM DIY RUU Perampasan Aset di depan gedung DPRD DIY. (Foto Doc. Wijayadi)
D.I. YOGYAKARTA, BIDIKNASIONAL.com – Sejumlah massa di bawah koordinasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Beberapa Universitas di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa damai di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 27 Agustus 2026 dengan mengangkat tema “DI JAJAH SENTRALISTIK, BANGUN PERSATUAN DAN REBUT DAULAT RAKYAT” .
Massa yang berjumlah sekitar 100 orang diikuti sekitar 20 perguruan tinggi ini melanjutkan aksinya berorasi di depan masyarakat yang berada di sekitar Pedestrian Malioboro dan Istana Negara Gedung Agung, meskipun para demonstan melintasi Malioboro namun aktifitas sosial disepanjang jalan tersebut tidak sampai terganggu hingga macet, tetap mengalir lancar dan menjadi perhatian para wisatawan yang sedang menikmati panorama unik di area malioboro tersebut.
Parkiran Kawasan Parkir Abubakar Ali Kota Baru menjadi langganan titik kumpul para Demontran Mahasiswa di kawal dan dijaga oleh sekitar 350 Personil Gabungan dari Polresta Yogyakarta dan beberapa Polsek disekitar area demo serta belasan anggota TNI saja.
Tidak Nampak 1 anggota pasukanpun yang mengenakan atau membawa Rompi dan tameng Anti Huru Hara, Pentungan atau bahkan senjata pelontar Gas Air Mata. Semua Nampak landai dan kondusif menjaga agar kegiatan penyampaian Pendapat tersebut bisa terlaksana dengan baik dan lancer. Mungkin karena jumlah Pendemonya juga tidak terlalu besar hingga tidak membutuhkan peralatan berlebihan.
Komandan Pengamanan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Yogyakarta saat ditemui bidiknasional.com tidak bersedia memberikan keterangan, pernyataan atau harapanya mengenai aksi demo tersebut, sedangkan Bidang Humas Polresta sampai berita ini ditulis juga tidak memberikan pernyataannya.
Tuntutan yang dibawa oleh sejumlah massa mahasiswa cukup banyak namun aksi demo tetap damai dan tidak sedikitpun ada ketegangan dengan pihak manapun khususnya para pengampu keamanan bahkan mereka nampak sekali mengkondisikan lapangan agar lancar untuk kegiatan tersebut sementara aktifitas sosial dan bisnis disepanjang malioboro maupun para pengguna jalan malioboro tak perlu mengambil jalur lain dan tetap aman dilintasi.
Adapun tuntutan-tuntutan yang disuarakan adalah:
1. Perkuat Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
2. Transparansi RUU Perampasan Aset dan segera disahkan.
3. Hentikan Sentralisasi Pengelolaan SDA
4. Reformasi Total Kepolisian
5. Menjauhkan Militerisme dalam kehidupan Sipil
6. Sahkan RUU masyarakat Adat dan Perkuat Hak Masyarakat Kepulauan.
7. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Berkeadilan
8. Reformasi Total Partai Politik dan Birokrasi
9. Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggara Negara
10. Evaluasi Total dan Pertanggungjawaban Kkebijakan kehutanan atas kebakaran Hutan di Indonesia.
Aksi Massa Demo aliansi BEM DIY melintasi Malioboro dengan tertip ke titik nol Km. (Foto Doc. Wijayadi)
Cukup banyak dan tidak focus, namun ada irisan tuntutan yang sama dengan demo yang terjadi di Jakarta yakni Pengesahan UU Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor.
Menurut Nico yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma dan menjadi salah satu anggota Aliansi BEM DIY mengatakan kepada Wartawan Bidik Nasional bahwa aksi tersebut murni perwujudan pemikiran para mahasiswa tanpa ditunggangi oleh kepentingan manapun, Genuine dan Independen, serta dilaksanakan sebagai aksi yang damai sebagai mana masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat ayem tentrem dan damai meskipun sedang menyampaikan aspirasi. Imbuh Mahasiswa yang tanggal 26 September 2026 nanti akan diwisuda menjadi Sarjana Pendidikan Ekonomi dan melanjutkan Pasca Sarjana.
Aksi demo diakhiri dengan orasi akhir di Titik Nol atau Perempatan utara Alun-alun Utara dengan menyanyikan mars Mahasiswa.
Beda Jakarta Beda Yogyakarta, Para Demonstran Jogja justru terlihat dilayani dengan sangat baik oleh Para Pengampu keamanan Yogyakarta tanpa berlapis, nampak jalan Malioboro tetap dibuka seperti biasa, mengamankan jalan supaya perjalanan demonstran bisa sampai ditempat yang ditentukan dengan tertip dan selamat.
Beda dengan yang di Jakarta yang justru sangat kontras pelayananan penyampaian aspirasi masyarakat, Rekening milik penyelenggara sengaja dibekukan 5 hari yang sama saja dengan Pemblokiran karena sama-sama tidak bisa dipergunakan yang dilakukan oleh pihak Polda, akun media sosial penanggung jawab dan whatsAppnya juga dibekukan, intimidasi pelemparan batu pada rombongan, Penembakan di salah satu rumah panitia yang sedang ikut.
Belum lagi pihak kepolisian juga mencegat massa aksi yang memang jauh-jauh akan bergabung, menghalang-halangi bahkan penumpang diturunkan di jalan sehingga panitia harus melangsir para peserta yang baru datang. Para Ojol yang juga sebagai bagian dari masyarakat pun ikut dilarang bergabung hanya krn alasan tidak tertulis sebagai peserta aksi…. Absurt seorang Perwira bermelati 2 dipundak.
Nampak begitu nyata didepan public bahwa pihak Kepolisian dengan sangat semangat berusaha membungkam aksi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, menganggab masyarakat tidak mengerti dan selalu cukup dijungkir balikkan dengan aturan dan tulisan kaku. Bank Mandiri yang memblokir rekening nasabah dengan dalih permintaan petugas Keamanan juga sungguh sangat disayangkan. Nasi sudah menjadi bubur dan rakyat menonton dengan sangat terang benderang aksi Pembungkaman Penyampaian Pendapat oleh Pihak kepolisian Polda Jakarta.
Polisi seolah memilih untuk dibenci oleh masyarakat yang merasa aspirasinya dihambat bahkan terkesan hendak dibungkam. Dan benar saja pertanyaan selama ini mengenai index kepercayaan public (70%?) untuk Polri itu berasal dari mana sehingga masih begitu bernafsu melawan rakyat yang harusnya dilindungi dan diayomi. Semua itu menjadi pembenaran bahwa Polisi sebenarnya tidak berubah apapun sampai saat ini sejak kasus-kasus Jenderal Ferdi Sambo, Jenderal Tedy Minahasa dll…. Index angka 70% pun diyakini Cuma mainan Lembaga-lembaga yang tidak obyektif kompeten atau kredible. Dan tidak menyadari bahwa pada dasarnya Polisi sudah menyakiti hati masyarakat.
Sebagai dampak ikutannya adalah Penjelasan seperti apapun bagi rakyat yang sudah melek informasi bahkan sampai desa2 tidak bakal memulihkan luka hati rakyat yang memang sudah sangat geram dengan aksi Korupsi yang seolah tak lagi bisa dikendalikan meskipun Presiden sudah berkali-kali memerintahkan Pemberantasan Korupsi. Tumpukan Uang sitaan yang seperti anak gunung yang diserahkan oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan didepan Presiden, adalah tontonan ironi dan miris, disaat masyarakat bersabar hati dan menemani pemerintah membangun Ekonomi yang lebih baik dalam segala keterbatasan, namun yang memakan uang rakyat bahkan tidak tanggung tanggung jumlahnya. Kasus terakhir kasus Jaksa Agung Pidana Khusus, dengan temuan uang hampir setengah Trilyun dan emas 74Kg sungguh sangat melukai hati rakyat, dimana garda terakhir keadilanpun dengan ponggah dan rakusnya menggunakan jabatannya untuk mengeruk pundi-pundi uang dari para Koruptor itu sendiri suatu symbiosis mutualisme yang sangat klop.
Dampaknya adalah amarah yang tinggal sedikit butuh pemantik akan meledak dan menghancurkan Pemerintah jika tidak segera secara ekstrim diputus mata rantai korupsinya, dibasmi pelakunya atau dijabut hak konstitusinya dengan cara mengesahkan UU Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor,
Presiden sudah mengirim Surpres ke DPR untuk pengesahan RUU Perampasan Aset, masyarakat mendukung dan mendorong keras karena sudah 10 tahunan ditelantarkan, namun saat Masyarakat berdemo untuk mendukung presiden dalam pengasahan UU Perampasan asset, justru Polisi terang-terangan menghalang-halangi Penyampaian Pendapat dengan dalih yang masyarakat sudah hafal. Pertanyaannya….. siapa sebenarnya yang membangkang Perintah Presiden ? Kecurigaan masyarakat berikutnya adalah apakah memang ada yang sengaja membusukkan dari dalam pemerintahan ini ? (Wijayadi)
