Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo (dok.foto: red)
SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Presiden Republik Indonesia di Pasal 24 huruf b, para Gubernur untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pasal 25 huruf b, menyebutkan bahwa para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Pentingnya peran BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK menjelang Pemilu 2024, “nyali” Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Daerah dipertaruhkan untuk memberikan Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non formal seperti petugas di lapangan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu).
Selasa 28 November 2023 di Sidoarjo, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo menyampaikan bahwa manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja non formal sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.
“ Resiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan terhadap siapa saja. Perlu ada satu alat pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Cakupan program perlindungan ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” ucap Hadi mengawali penjelasan nya.
Secara umum dampak jaminan sosial di wilayah Jawa Timur sendiri, kata Hadi, negara hadir. BPjamsostek dengan capaian di tahun 2023 ini berharap peserta BPU (Bukan Penerima Upah) perlu campur tangan pemerintah daerah/kota.
“ Jumlah peserta informal cukup banyak dan tingkat kesadaran nya masih rendah. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih dianggap mahal. Intervensi atau dorongan pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi bisa menelorkan regulasi yang dapat mendorong bertambahnya jumlah peserta,” ungkap Hadi.
Penting akan hal itu sebut Hadi, momentum menjelang Pemilu 2024, gerbong KPU ikut andil mendorong, petugas pemilu di tingkat kecamatan maupun di kelurahan terlindungi.
Berkaca dari pemilu legislatif tahun 2019, banyak yang mengalami kematian dan kecelakaan kerja, Hadi berharap tahun 2024, petugas pemilu mendapat perlindungan ketenagakerjaannya.
“ KPU Blitar sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Petugas pemilu terlindungi minimal JKK dan JKM. Kabupaten Blitar sudah PKS, 32 ribu yang sudah menjadi peserta BPjamsostek. Mekanisme nya, atensi dari OPD di kab Blitar dan jelas menginduk dalam Inpres, kegiatan pemilu ada di dalamnya,” sebutnya.
“ Resiko sosial yang akan terjadi juga harus ada perhatian dari pemda. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan PKS diawal bulan desember 2023. Sebanyak 53 ribu petugas Pemilu di lapangan akan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Upaya kami melalui daerah terlebih dulu. Inpres ‘nyantol’, sama seperti DBHCHT, melalui turunan Perbup termasuk Inpres. Perlakuan petugas pemilu itu sama, selain regulasi disetiap kab/kota. Nantinya petugas Pemilu masuk pada Segmen peserta BPU karena hanya sebulan. Lebih fokus kepada perlindungan kerjanya, sebulan masuk, bulan depan keluar,” pungkasnya.
Laporan: Red
Editor: Budi Santoso
