MATARAM, BIDIKNASIONAL.com – Dalam rangka penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas, BKKBN Provinsi NTB Melaksanakan Forum Koordinasi Stunting Tingkat Provinsi NTB Tahun 2023 melalui Koordinasi Sinergi dan Sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi dan Kabupatennya/Kota serta pemangku kepentingan perwakilan, yang bertempat di Hotel Golden Palace. Rabu 13/12/23.
Dalam sambutannya, Plt. Perwakilan BKKBN Dr. Drs. L. Makripuddin, M.Si mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi laporan TPPS, serta meningkatkan koordinasi dan komitmen percepatan penurunan Stunting baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Kita akan menetapkan implementasi percepatan penurunan stunting tahun 2024 untuk Provinsi NTB, kami juga sangat optimis bahwa hasil SKI (Survei Kesehatan Indonesia) akan menunjukan angka penurunan Stunting dengan hasil akhir 13,48.” harapnya.
Makripuddin mengatakan bahwa menurunnya angka stunting di NTB adalah bentuk dari komitmen dari semua unsur baik dari Provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah sangat luar biasa.
Sementara itu, PJ Gubernur yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Prov NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS. Menyampaikan Apresiasi nya terhadap BKKBN yang terus bersinergi untuk percepatan penurunan angka stunting di NTB.
Ia mengatakan bahwa yang menjadi point dalam percepatan penurunan stunting adalah terutama bagaimana aspek koordinasi, koordinasi antar tim TPPS, sehingga TPPS yang ada saat ini dari kabupaten/kota secara rutin mengkoordinasikan ke tingkat kecamatan. TPPS kecamatan mengkoordinir TPPS tingkat desa sehingga program-programnya dan inovasi percepatan penurunan Stunting bisa sampai pada level paling bawah yaitu ditingkat desa.
“Salah satu upaya menurunkan angka stunting di NTB yaitu melalui Posyandu Keluarga yang berjumlah 7.716 unit. Dengan menjadi Posyandu Keluarga, Posyandu NTB semakin berjalan dengan aktif, kualitasnya terus ditingkatkan. Pemprov memiliki data By Name By Address, sehingga kasus stunting di NTB benar-benar bisa diintervensi penanganannya.” Ungkapnya.
Ia mengatakan, jika dirinci data stunting per kabupaten/kota di NTB tahun 2023 melalui e-PPGBM, angka stunting yang paling rendah yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan 7,64 persen. Selanjutnya Kabupaten Sumbawa dengan angka stunting 8,47 persen, Kabupaten Dompu dengan 10,89 persen, dan Kabupaten Bima sebanyak 11,78 persen.
Adapun rata-rata entri data untuk pengukuran tersebut sebanyak 98,08 persen. Namun ada kabupaten yang sudah 100 persen yaitu Lombok Barat, Dompu dan Lombok Utara.
“Upaya pencegahan dan penuruan stunting dengan intervensi spesifik dan sensitif harus terus diikhtiarkan melibatkan semua pihak,” ungkapnya.
Kegiatan Forum Koordinasi Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diikuti 290 peserta, bertujuan untuk melaksanakan evaluasi laporan TPPS semester 1 dari kabupaten/kota se-NTB.
Kegiatan itu juga meningkatkan koordinasi percepatan penurunan stunting antar OPD dan pemangku kepentingan lain baik tingkat Pemerintah Provinsi NTB maupun kabupaten/kota, serta mempersiapkan kegiatan SKI (Survei Kesehatan Indonesia) 2023 tahun 2023.
Laporan: Aini
Editor: Budi Santoso
