Anggota Komisi IX DPR RI, Adang Sudrajat Apresiasi Program Sosialisasi Pengendalian Penduduk BKKBN
KBB, JABAR, BN – Pengendalian penduduk dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, masyarakat KBB yang masuk ke dalam kelompok keluarga prasejahtera sekitar 10 persen. Untum itu, agar semua lapisan masyarakat harus mengetahui sosialisasi dari BKKBN.
“Sebab tujuannya mendorong warga yang belum melaksanakan KB agar segera melakukannya. Disamping itu, sosialisasi program pengendalian penduduk ini perlu dilakukan agar Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) bisa sampai kepada masyarakat,” terang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Drs. Wawan Ridwan, M.Si perwakilan BKKBN Jawa Barat pada acara sosialisasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja di Lapangan RW 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jumat pagi (02/11/2018).
Sosialisasi KIE ini, terangnya, di wilayah sasaran mendapatkan informasi seperti memahami sumber-sumber berkaitan dengan KB, mengetahui tempat pelayanan KB dan mengetahui bagaimana mengatur jarak antara anak pertama dan kedua.
“Hasil sosialisasi tersebut diharapkan menjadi indikator baik di dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga(KKBPK),” ujarnya.
Sedang pada Angka Usia Kawin Pertama (UPK), sampai saat ini masih menjadi kendala di Jawa Barat. Kendati pada tahun 2017 lalu sempat mengalami peningkatan, namun masih jauh dari harapan yang di tetapkan. Untuk bisa mendekati angka pencapaian UPK tersebut, tenaga penggerak desa (TPD) harus terus melakukan koordinasi di lini lapangan.
“Hasil SDKI di Jawa Barat angka UKP berada pada 18,7. Meskipun tahun 2017 sempat naik menjadi 19, namun masih jauh dari harapan,” paparnya.
Penduduk di Jawa Barat sampai saat ini tercatat sebanyak 48,6 juta. Hal tersebut menjadi indikator, bahwa populasi penduduk di Jawa Barat terus bertambah. Itu artinya, ledakan penduduk di Jawa Barat sudah sangat luar biasa. Kecuali itu, kendala lainnya yakni alih fungsi lahan yang semula lahan lindung kini menjadi lahan industri.
Untuk menekan populasi penduduk dan angka usia kawin pertama (UKP), lanjut Wawan, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tapi juga menjadi tanggung jawab bersama termasuk tenaga penggerak desa (TPD). Masalah tersebut, tentu saja menjadi tugas besar bagi para penyuluh Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Sementara itu, dikatakan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat, Dra. Evi Saefiyani, masih minimnya penggunaan MKJP menyebabkan total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran di KBB saat ini, yaitu 2,4. Artinya, rata-rata setiap perempuan usia subur melahirkan 3 anak. Sedang Dinas P2KBP3A KBB menargetkan angka TFR menjadi 2,1, sehingga program KB bisa tercapai.
Ditambah lagi, jumlah akseptor KB di KBB terus mengalami peningkatan. Saat ini, akseptor KB sudah mencapai 79 persen dari 43.396 pasangan usia subur. Targetnya, akseptor KB bisa mencapai 80 persen.
Menurutnya, untuk meningkatkan penggunaan MKJP, yakni dengan implant uterine device (IUD), Evi terus menyosialisasikannya kepada masyarakat. Alat MKJP ini bisa bertahan 3, 5, sampai 10 tahun dan lebih aman dibandingkan dengan KB suntik.
“Kami juga menyosialisasikan program ini melalui Kampung KB di setiap desa. Harapannya, akseptor KB juga terus meningkat, sehingga laju pertumbuhan penduduk bisa terkendali,” katanya seraya mengungkapkan rasa bangganya sebab program pengendalian penduduk beserta pencanangan KB di wilayahnya mendapat perhatian serta dukungan kuat termasuk dari legislatif.
Sebagai mitra kerja BKKBN, anggota Komisi IX DPR RI, Adang Sudrajat, MM dari Fraksi PKS yang kehadirannya sedikit terlambat langsung menyapa peserta yang sedari pagi menunggunya.
Adang menegaskan, dirinya memiliki fungsi legislasi diantaranya fungsi pengawasan. Maka itu, dalam hal ini, ia sangat mengapresiasi program sosialisasi pengendalian penduduk yang digelar pihak BKKBN dengan harapan bisa diaplikasikan masyarakat.
“Semoga dengan masyarakat tahu, mereka bisa mengaplikasikannya. Dan ini bisa membantu pengendalian penduduk agar bisa menekan kuantitas atau lonjakan penduduk serta meningkatkan derajat serta kualitas masyarakat,” pungkasnya.
Acara semakin semarak dengan penampilan para kader PKK Jayagiri yang dipandu langsung Ketua PKK saat menyanyikan lagu yang diplesetkan dan mengandung pesan agar ibu-ibu umumnya menggunakan KB.
Di akhir acara pu , peserta tampak antusias saat dilakukan pengundian nomor peserta yang berhak mendapat hadiah serta doorprize yang telah disiapkan panitia, mulai dari jam dinding hingga mendapatkan sepeda gunung.
Selain Adang Sudrajat, didaulat pula Kades Jayagiri, Cece Wahyudin, S. Ip, beserta ibu kades, Anggota DPRD KBB Rismanto dari Fraksi PKS, Tokoh Masyarakat KBB Aef Nurdin, Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Jabar, Wawan Ridwan serta Kabid Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga DP2KBP3A Kab Bandung Barat, Dra. Evi Saefiyani untuk memberikan berbagai hadiah. (Zaen)
