PASAMAN, BIDIKNASIONAL.com – Momentum Hari Pendidikan Nasional menjadi ruang refleksi bagi arah kebijakan pendidikan di Kabupaten Pasaman, terutama dalam menjawab tantangan pemerataan akses dan peningkatan mutu pembelajaran di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Pasaman, Muslim Adumaronmais, menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini menjalankan sejumlah program strategis pendidikan, mulai dari penguatan lingkungan belajar melalui konsep “Sekolah Bangkit”, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan mandiri di Ruang GTK dengan target minimal enam pelatihan per tahun, hingga pembentukan lebih dari 100 komunitas belajar (kombel) di seluruh satuan pendidikan.(1/5/2026)
Menurutnya, pendekatan komunitas belajar menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kolaborasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
“Melalui komunitas belajar, guru diharapkan saling berbagi praktik baik dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik,” ujarnya.
Namun demikian, Dinas Pendidikan mengakui bahwa tantangan utama yang masih dihadapi saat ini adalah ketimpangan kompetensi guru antar wilayah dan satuan pendidikan, meskipun secara distribusi tenaga pendidik dinilai relatif telah merata.
Salah satu program yang menjadi sorotan dalam kebijakan pendidikan daerah adalah bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP. Program ini merupakan bagian dari kebijakan daerah “Pasaman Bangkit”, yang sebelumnya juga tercantum dalam narasi komitmen kepala daerah pada masa kampanye.
Mislim Adumaronmais menegaskan jika pada tahun 2025, program ini telah direalisasikan kepada 5.111 siswa penerima manfaat. Pelaksanaannya melibatkan skema pembiayaan dari BAZNAS.
Selain itu Pemerintah daerah juga menargetkan perluasan program pada tahun 2026 dengan sasaran seluruh siswa baru kelas I SD dan SMP, atau lebih dari 11 ribu penerima manfaat, melalui kombinasi pendanaan APBD dan dana zakat.
Penggunaan dana zakat dalam pembiayaan program seragam gratis ini menjadi perhatian dalam diskursus kebijakan publik. Di satu sisi, program ini dinilai memberikan manfaat langsung bagi keluarga kurang mampu, terutama dalam mengurangi beban biaya awal pendidikan.
Namun di sisi lain, sejumlah pandangan kebijakan publik menekankan pentingnya penempatan fungsi zakat secara lebih strategis. Dalam perspektif tersebut, zakat tidak hanya dipandang sebagai instrumen bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan, seperti penguatan kapasitas ekonomi mustahik atau peningkatan akses pendidikan berbasis prestasi dan keberlanjutan.
Dengan demikian, muncul ruang evaluasi apakah alokasi zakat untuk seragam sekolah merupakan pilihan paling optimal dalam kerangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan jangka panjang.
Terkait besaran anggaran pendidikan serta proporsi belanja yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran, Dinas Pendidikan Pasaman belum menyampaikan rincian lebih lanjut.
Pemerintah daerah menyatakan bahwa pelaksanaan program pendidikan melibatkan unsur pengawasan internal dan eksternal, termasuk Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, serta Kejaksaan Negeri Pasaman, guna memperkuat aspek akuntabilitas dan tata kelola.
Selain itu, penerapan aplikasi SIPONDIK disebut sebagai upaya memperkuat disiplin dan sistem kerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran.
Secara umum, kebijakan pendidikan di Kabupaten Pasaman memperlihatkan upaya simultan antara perluasan akses dan peningkatan kualitas. Program seragam gratis yang menjadi bagian dari janji politik kepala daerah telah diimplementasikan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Namun demikian, dari perspektif kebijakan publik, penggunaan dana zakat dalam program yang bersifat bantuan langsung serta keterbatasan transparansi anggaran membuka ruang evaluasi lebih lanjut, terutama terkait efektivitas jangka panjang terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Di tengah berbagai program yang berjalan, tantangan utama tetap berada pada peningkatan kompetensi guru yang belum merata, agar kebijakan pendidikan tidak hanya kuat pada aspek distribusi bantuan, tetapi juga berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran di ruang kelas. (Rf)
