Aksi Jateng Guyub di Semarang Menyuarakan Kedaulatan Pangan Serta Tuntutan Penyelesaian Konflik Agraria dan Persoalan Lingkungan (ist)
SEMARANG, BIDIKNASIONAL.com – Aliansi Jateng Guyub kembali menyuarakan sejumlah persoalan agraria dan lingkungan dalam rangkaian peringatan Hari Tani Nasional 2026. Selain menyoroti konflik agraria dan rencana pengembangan geothermal di sejumlah wilayah Jawa Tengah, aliansi tersebut mempertanyakan lambannya tindak lanjut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap berbagai persoalan yang sebelumnya telah disampaikan melalui audiensi.
Ketua Aliansi Jateng Guyub, Joko Priyanto, menilai sejumlah persoalan yang dibawa masyarakat membutuhkan respons dan langkah konkret pemerintah, bukan semata-mata pembahasan administratif.
Menurutnya, persoalan warga yang berkaitan dengan lingkungan, pertambangan, agraria, hingga perlindungan ruang hidup telah berulang kali disampaikan. Namun, hingga kini masyarakat masih menunggu penyelesaian yang dinilai belum memberikan kepastian.
“Yang kami persoalkan bukan sekadar apakah pemerintah sudah menerima aspirasi atau belum. Masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang jelas. Setelah audiensi, harus ada langkah konkret dan batas waktu penyelesaian,” ujar Joko Priyanto.
Jateng Guyub menilai lambannya penanganan tersebut terlihat dari masih munculnya persoalan serupa di berbagai daerah. Salah satunya terkait aktivitas tambang Galian C di Desa Tegalrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan.
Aktivitas pertambangan di Tegalrejo sebelumnya telah mendapat penolakan warga. Pada Juli 2026, puluhan warga bahkan melakukan aksi dan meminta aktivitas tambang dihentikan sampai dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah aktivitas Galian C di wilayah Tegalrejo dilaporkan kembali beroperasi pada September 2026. Pemerintah desa setempat membenarkan bahwa aktivitas pertambangan kembali berjalan setelah sebelumnya sempat berhenti.
Bagi Jateng Guyub, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah melakukan pemeriksaan dan penyelesaian secara menyeluruh, termasuk memastikan aspek perizinan, tata ruang, dampak lingkungan, serta aspirasi masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sebelumnya, warga Tegalrejo juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan sumber air. Warga meminta adanya evaluasi terhadap aktivitas pertambangan sebelum kegiatan kembali berjalan.
Joko Priyanto mengatakan, persoalan Tegalrejo merupakan salah satu contoh bahwa pemerintah daerah dan pemerintah provinsi perlu bergerak lebih cepat ketika persoalan menyangkut ruang hidup masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat sudah berkali-kali menyampaikan persoalan, tetapi penyelesaiannya berhenti pada rapat dan administrasi. Ketika aktivitas di lapangan kembali berjalan, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan yang sama,” tegasnya.
Selain pertambangan Galian C di Grobogan, Jateng Guyub juga membawa sejumlah persoalan lain dalam rangkaian aksi Hari Tani Nasional 2026, termasuk penolakan terhadap rencana pengembangan geothermal di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Ungaran.
Aksi Jateng Guyub berlangsung pada 22–24 September 2026 dan mencapai puncaknya di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Massa berasal dari sejumlah kelompok masyarakat, termasuk warga lereng gunung, petani, buruh, mahasiswa, nelayan, serta elemen masyarakat sipil.
Dalam aksi tersebut, persoalan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan energi dan lingkungan, tetapi juga konflik agraria, dugaan kriminalisasi petani dan pembela lingkungan, serta aktivitas pertambangan di sejumlah kawasan Jawa Tengah.
Joko Priyanto menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut perlu dilihat sebagai persoalan masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan prosedur administrasi berjalan. Pemerintah juga harus melihat kondisi sosial dan ekologis yang terjadi di lapangan.
“Kami meminta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak lambat dalam merespons persoalan yang sudah diajukan masyarakat. Ada persoalan yang membutuhkan keputusan dan tindakan segera karena menyangkut lingkungan, lahan, mata pencaharian dan ruang hidup warga,” katanya.
Jateng Guyub menyatakan audiensi dengan pemerintah seharusnya menjadi awal penyelesaian, bukan akhir dari proses penanganan persoalan.
Aliansi tersebut meminta Pemprov Jawa Tengah menyusun langkah tindak lanjut yang terukur terhadap setiap persoalan yang telah disampaikan masyarakat, termasuk kejelasan instansi yang bertanggung jawab, proses pemeriksaan di lapangan, serta perkembangan penyelesaiannya.
Di sisi lain, Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi secara kelembagaan memiliki perangkat pemerintahan yang menangani berbagai sektor terkait persoalan tersebut. Situs resmi Pemprov Jawa Tengah mencatat Ahmad Luthfi sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Karena itu, Jateng Guyub meminta persoalan yang menyangkut lingkungan dan agraria tidak berhenti pada kewenangan sektoral masing-masing instansi.
“Kalau masyarakat sudah datang dan menyampaikan persoalan melalui jalur audiensi, pemerintah harus menunjukkan apa yang sudah dilakukan. Jangan sampai warga terus diminta menunggu sementara persoalan di lapangan tetap berlangsung,” kata Joko.
Jateng Guyub menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan yang mereka nilai belum mendapatkan penyelesaian. Mereka juga mengajak masyarakat di berbagai daerah Jawa Tengah untuk tetap menyampaikan persoalan secara terbuka dan melalui mekanisme yang tersedia.
Bagi aliansi tersebut, momentum Hari Tani Nasional bukan hanya menjadi agenda seremonial, melainkan kesempatan untuk kembali mengingatkan pemerintah mengenai persoalan tanah, lingkungan, pertanian, pertambangan dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Laporan : Heru Budianto
