Jakarta – (BN) Projo adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden ke 7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Projo dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan (Ormas) dari Kementerian Hukum dan HAM. Ciri khas Projo adalah bersifat sukarela, terbuka, sosial, tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan, serta latar belakang sosial politik kemasyarakatan.
Kini Ketua Umumnya Budi Arie Setiadi atau akrab dipanggil Muni terpilih menjadi Wakil Menteri Desa dan PDT, pria yang terpilih pada Konggres Pertama PROJO 23 Agustus 2014 di Jakarta memutuskan untuk merubah gerakan relawan Jokowi ini menjadi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). PROJO adalah organisasi relawan Jokowi yang mampu bertarnsformasi dari kelompok relawan menjadi Ormas. ” Dari kerumunan menjadi barisan politik ”
“ Projo tidak akan bubar hanya beralih tugas dari tim relawan pemenangan menjadi Organisasi kemasyarakatan yang menunjang kinerja Presiden RI Joko Widodo dengan tetap membantu kesuksesan beliau membangun negeri,” ujar Muni.
Muni juga berharap agar seluruh relawan projo tetap solid dan membantu pemerintah dan menjalankan roda pemerintahan terutama basis di tingkat desa, sebab pembangunan akan berjalan baik apabila desanya maju dan selaras dengan kondisi para relawan projo yang tersebar di seluruh desa.
Sementara itu Ketua Projo Sumatera Selatan, Feriandi. SH, yang didampingi oleh Drs. Hermansyah M.Si., sangat mengapresiasi keputusan Ketua Umumnya yang mau menerima tawaran Presiden menjadi Wakil Menteri Desa dan PDT, sebab masih banyak desa yang ada diwilayah Sumatera Selatan pada level Desa tertinggal.
“ kami jajaran pengurus Projo Sumsel mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan amanah kepada ketum kami, dan mengucapkan selamat kepada Budi Arie Setiadi. Dari sini hingga kedepan Projo sumsel siap mengawal pemerintahan di segala bidang terutama di kementrian Desa dan PDT, hingga selesai dan kami berharap Projo kedepan mampu berkiprah lebih luas lagi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia dengan memberikan masukan – masukan yang bersifat membangun sehingga cita –cita mulia Presiden Joko Widodo untuk mensejahterakan rakyat dapat tercapai dengan baik”,Ungkap Feri.
Sekedar mengingatkan Projo berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti pemerintahan negeri, kerajaan, atau istana. Dalam Bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Jadi orang-orang yang mengaku Projo adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat.
Nama ini dengan mudah diingat karena sederhana dan singkat. Dengan nama Projo, mudah sekali mengasosiasikan dengan akronim Pro dan Jokowi, selain juga karena mirip dengan terbentuknya akronim ProMeg (Pro Megawati) yang terbentuk pada 1998, di mana anggotanya juga banyak yang menjadi anggota Projo. Budi Arie, sebagai salah satu deklarator, ikut mengkonfirmasi hal ini. Menurutnya, Projo mudah menancap di kepala, mudah diingat, mudah diucapkan, dan mantap.Sejarah
Projo didirikan melalui Kongres I Projo, pada tanggal 23 Desember 2013. Deklaratornya rata-rata adalah kader PDI Perjuangan atau aktivis mahasiswa 1998, antara lain Budi Arie Setiadi, Gunawan Wirosaroyo, Suryo Sumpeno, dan banyak aktivis lainnya.
Setelah deklarasi, jaringan Projo langsung dibuat secara nasional. Strukturnya dibentuk mulai dari pusat, daerah, cabang, hingga ke desa dengan mengandalkan dana swadaya, dengan menganut model aksi massa, advokasi dan berinteraksi langsung dengan rakyat. Dalam waktu singkat basis dukungannya terbentuk terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan Kalimantan Timur, Bali, hingga Jakarta.
Beberapa nama memiliki peran penting dalam membentuk basis di daerah, antara lain Karel Sibarani, Dedy Obray, Guntur, dan lainnya di Jakarta. Di Jawa Barat Agus Setia Permana dan Soleh. Di Jawa Tengah Gunawan Wirosaroyo dan para tokoh Marhaen dari Wonogiri, Klaten, Boyolali, Kendal, dan lainnya. Di Jawa Timur Machdan, Jayus, Eddy Banteng, Handoko, dan lainnya.
Projo kemudian menjadi salah satu dari tiga organ yang paling awal menyatakan dukungannya kepada Jokowi, selain Seknas dan Bara JP.
Projo dibentuk dengan tiga orientasi politik utama, yaitu memperjuangkan Jokowi sebagai presiden, memenangkan Jokowi menjadi Presiden dalam Pilpres 2014, dan mengawal Jokowi sebagai Presiden. Untuk mencapai orientasi politik tersebut, Projo melakukan penguatan organisasi dengan aktualisasi prinsip-prinsip kerja organisasi yakni partisipasi, mandiri, dan gotong royong.
Sebagai relawan darat, Projo lebih banyak hadir di internet melalui liputan dan laporan kegiatannya di situs projo.id. Namun sejak 10 April 2018, Nur Sukarno & Palti Hutabarat, membentuk Badan Otonom Medsos bernama Republik Cyber Projo, yang fokus melakukan kampanye di media sosial. Akun media sosial digunakan untuk memberikan update kegiatan terkini, misalnya @DPP_Projo di twitter dan Dewan Pimpinan Pusat PROJO di Facebook serta Instagram.
Saat ini PROJO sudah berkembang dan hadir di seluruh Provinsi dan kabupaten kota di Indonesia.(Mas)
