LABUHANBATU, SUMUT, BN-Kepala Desa (Kades) Perbaungan, Rully Alfan Hasibuan mengaku geram dari 86 penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 30 persen lebih justru dinikmati orang-orang berkecukupan. Malahan, penerima bantuan keluarga miskin itu ada beberapa orang yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan tinggal di rumah permanen berlantai keramik.
“Menjerit hati saya melihat kenyataan ini. Kalau boleh menolak, sudah saya tolak dari awal data warga penerima PKH ini. Sebab tidak tepat sasaran,” geram Rully saat bincang dengan awak media, Minggu (5/4/2020).
Kades yang baru hitungan bulan menjabat ini pun menegaskan saat ikut ke lapangan memasang stiker PKH ke rumah-rumah penerima justru merasa malu sendiri. “Kita menjalankan yang lama. Tetapi, itupun akan saya pertanyaan kepada Pendamping PKH Kabupaten. Sebab kita hanya menjalankan sesuai data yang mereka berikan,” ucapnya seraya menegaskan menolak data penerima PKH.
Menurut informasi yang diterima Kades termuda di Labuhanbatu ini, penerima PKH di Desa Perbaungan adalah data warga miskin tahun 2010. “Saya menjabat kades baru saja dua bulan belakangan ini. Makanya saya akan pertanyaan data ini ke kebupaten, dengan harapan supaya tepat sasaran,” jelasnya.
PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial dengan leading sektor Pendamping PKH di setiap kabupaten.
Namun, kenyataan di lapangan penerima PKH banyak menuai polemik karena tidak tepat sasaran. “Dari 86 penerima PKH di Desa Perbaungan, hanya satu yang mengundurkan diri. Selebihnya, yang tidak layak malah saya wawancarai soal mereka yang menerima tetapi memiliki perkebunan kelapa sawit dan rumahnya berlantaikan keramik, tetapi tingkat kesadaran mereka untuk mengundurkan diri memang belum ada,” urai Rully menyentil. (M.SUKMA)
