SURABAYA, JATIM, BN-Masih ditemukannya fakta dilapangan masyarakat Surabaya maupun warga Non KTP Surabaya berdomisili di Surabaya yang belum menerima bantuan sosial selama masa pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) membuat Arif Supriyono Ketua BPJS Watch Jawa Timur (Jatim) sekaligus aktifis kemanusiaan angkat bicara mengenai Bantuan Sosial Pemerintah Kota Surabaya.
Sumber Koran Mingguan Investigasi Bidik Nasional & bidiknasional.com, salah satunya adalah ketua RT di Kelurahan Keputih Surabaya yang mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan. Sebut saja namanya Iwan, melaporkan bahwa dari sekian banyak warganya yang bekerja sebagai pemulung (kurang lebih 20 orang), baru empat keluarga mendapatkan bantuan sembako yang dijanjikan Pemerintah Kota Surabaya.
“Data warga saya yang seharusnya mendapat bantuan sembako jumlahnya dua puluh orang pak, tapi beberapa hari yang lalu baru empat orang yang mendapatkan bantuan. Terus yang lainnya kenapa tidak dapat ?, Cara seperti ini akan menjadikan kecemburuan sosial bagi warga yang lain mas, ” bebernya (3/05).
Menyikapi hal itu, Arif Supriyono Ketua BPJS Watch Jatim angkat bicara mengenai bantuan sosial yang selama ini dijanjikan Pemkot Surabaya kepada masyarakat.
“Bahwa demografi masyarakat Surabaya ini heterogen. Ada penduduk non Surabaya tapi berdomisili di Surabaya. Dalam artian, orang-orang seperti itu wajib di perhatikan apapun bentuknya. Karena mereka adalah warga terdampak juga, ” kata Arif kepada wartawan di Surabaya (5/05).
Keterbukaan data lanjut Arif, khususnya Surabaya wajib ada kolaborasi dalam hal ini dengan seluruh stakeholder.
“Masih banyaknya pelaporan yang saya terima, pekerja masih banyak yang di rumahkan. Seperti ini menjadi permasalahan baru dan harus diperhatikan oleh pemerintah. Data yang ada masih belum terang. Semisal data dari dinas sosial belum tentu sinkron dengan data yang lainnya. Pemerintah kota melalui dinas sosisal, Bapemas atau DP5A, data BKKBN dan data BPS seringkali tidak match. Ini yang mau dipakai data yang mana dalam mendistribusikan bantuan sosial ?,” kata Arif.
Ia sendiri tidak bisa memprediksi data yang mana yang akan dipakai. Saran bagi Pemkot Surabaya, asal data yang digunakan bukan data tahun yang lalu.
“Ini harus disinkronisasi terkait data penerima bantuan sosial ini. Dimana Dinas sosial sebagai liding sektor data, masih banyak mereka ber KTP luar kota,tapi berdomisili di Surabaya. Inilah sebenarnya yang perlu disinkronisasi data-data tersebut,” ungkapnya.
Ia lebih menyoroti, sambung Arif seperti Surabaya yang memiliki basis data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
“Tapi kenyataannya, yang mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan (salah satu contohnya) masih banyak masyarakat yang mampu. Karena apa?, Ini dulunya menjadi bagian trager politik. Ini kita kritiklah. Bagaimana dengan masyarakat yang menurut pandangan kita ini miskin seperti PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), inipun menurut saya tidak masyarakat miskin saja. Mereka yang ter PHK, mereka yang suami nya mencari nafkah di penjara dan masih banyak lagi,” ungkapnya.
Bagaimana pemerintah kota Surabaya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pekerja. Bentuk negara hadir seperti apa.
“Kalau kita bicara masalah pandemi ini, tidak hanya indonesia tapi dunia mas. Seharusnya Pemkot juga memberikan bantuan Jaminan sosial kepada masyarakatnya secara menyeluruh. Sehingga dengan adanya pandemi seperti ini tidak menimbulkan masalah baru terhadap kepala keluarganya, ” tegasnya.
Arif menambahkan, bagaimana nasib mereka seperti pemulung, tukang becak (mohon maaf), pembantu rumah tangga dan golongan masyarakat yang masih terlewatkan. Mereka sendiri tidak memperhitungkan resiko di masa pandemi ini. Lebih lagi penerima bantuan sosial jangan tumpang tindih.
“Ada hak-hak orang lain, mereka yang tidak ber KTP Surabaya namun mencari nafkah di Surabaya dengan kondisi tidak mudik atau tidak pulang kampung di masa pandemi korona ini. Semacam kartu pra kerja dan bentuk online ini saya sepakat dengan pelaporan melalui RW setempat. Karena RT/RW adalah garda terdepan. Karena saya yakin anggaran pemerintah kota tetap tidak menutup kemungkinan menimbulkan froud, ” jelasnya.
“Justru mereka yang sampai sekarang belum menerima bantuan. Ini saran dan masukan dari saya kepada pemerintah kota Surabaya. Karena mereka yang dekat dengan RT/RW tapi kurang dekat dengan mereka tim survei atau tim pemutakhiran data ini juga harus benar-benar diawasi, ” imbuhnya.
Ketelitian mengenai bantuan sosial yang memang telah ditunggu banyak orang ini, Arif mengharapkan, terobosan satu orang dengan data NIT atau Nomer Induk Tunggal.
“Cara seperti ini merupakan salah satu kritik kita terhadap pemerintah agar pemerintah tidak dibikin pusing dengan polemik yang ada, ” tutupnya.
Pemkot Surabaya Bakal Distribusikan Bantuan sembako
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal mendistribusikan bantuan sembako ke warga terdampak Covid-19 mulai besok, Rabu (6/5/2020). Sedangkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa bantuan sosial (bansos) tunai rencananya akan disalurkan Senin depan.
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya yang sekaligus Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan ada dua macam bantuan yang akan disalurkan selama pandemi Covid-19 ini. Pertama, bantuan dari Kemensos berupa bansos tunai atau uang tunai sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan, yakni Mei, Juni, Juli.
“Bantuan ini akan diberikan kepada 174.332 KK (Kartu Keluarga). Data ini sudah diverifikasi oleh Kemensos tinggal mencairkan. Insyallah pencairannya Senin depan,” kata Hendro.
Adapun metode pencairannya melalui PT Pos yang sudah bekerjasama dengan Kemensos. Nantinya, data 174.332 KK itu disalurkan ke PT Pos yang tersebar di Kota Surabaya. Kemudian, pihak PT Pos yang mengundang warga untuk mengambil bantuan di kantor PT Pos.
“Nanti jadwal penyalurannya akan diatur dan digilir oleh PT Pos. Jadi, pemkot hanya support data basenya,” ujarnya.
Kedua, bantuan sembako yang akan diberikan kepada warga terdampak Covid-19. Warga terdampak ini adalah data di luar MBR yang tidak pernah mendapatkan intervensi dari Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat. Bantuan sembako ini berasal dari bantuan Presiden sebesar 10 ribu paket sembako, bantuan dari Pemprov Jatim senilai Rp 200 ribu, bantuan dari pihak swasta dan Pemkot Surabaya.
“Bantuan sembako ini untuk tiga bulan ke depan. Isi sembakonya bermacam-macam, tapi nilainya sama dengan nilai bantuan dari Kemensos senilai Rp 600 ribu,” kata Hendro.
Menurutnya, data terdampak Covid-19 sementara ini 27.023 KK. Data ini bergerak dinamis setiap waktunya, sehingga nantinya apabila ada warga Surabaya yang terdampak Covid-19 dan belum mendapatkan bantuan, maka warga bisa mengajukan melalui RW, karena RW adalah garda terdepan yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya.
“Nanti, RW bisa memasukkan usulan warga terdampaknya, kemudian Dinsos akan melakukan verifikasi, baru kemudian akan dilakukan penyerahan sembako bagi warga yang benar-benar berhak menerima,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa sistem pendistribusian bantuan sembako yang akan disalurkan melalui kelurahan itu akan dilakukan secara bertahap. Ia memastikan akan mendahulukan kelurahan yang telah menyelesaikan proses verifikasinya.
“Begitu verifikasinya selesai, kami bisa langsung cairkan. Rencananya mulai besok pendistribusiannya ke warga yang kelurahannya sudah selesai melakukan verifikasi,” kata Eri.
Karena pendistribusiannya secara bertahap, maka dia berharap tidak ada lagi warga Kota Surabaya yang bilang bahwa ini sudah atau ini belum menerima bantuan. Sebab, ini memang dilakukan secara bertahap, sehingga apabila kelurahan itu verifikasinya selesai, maka langsung bisa disalurkan.
“Kami harap tidak ada warga yang bilang, lho ini kok sudah dibagi, kok ini belum dibagi?. Sekali lagi, ini disalurkan secara bertahap,” pungkasnya. (*/boody)
