Ketum GNPK RI HM.Basri Utomo Sebutkan Pembangunan Proyek di Kota Pekalongan Patut Disorot
Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Indonesia, HM.Basri Budi Utomo
KOTA PEKALONGAN, bidiknasional.com -Maraknya beredar informasi mengenai pembagian fee atau komisi pekerjaan proyek di kota Pekalongan yang diberikan mulai dari 5% bahkan sampai 15%, Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Indonesia, HM.Basri Budi Utomo angkat bicara dihadapan wartawan, Sabtu (27/11/2021), sore.
” Yang jelas proyek harus sesuai spek, karena harga satuannya itu kan masih sama dengan harga-harga kemarin, dan yang jelas saya dan teman-teman akan turun ke lapangan, melihat informasi dilapangan seperti apa, sudah sesuai apa belum,” tegas dia.
Apalagi jika berkaitan dengan beredarnya informasi bagi-bagi fee atau komisi 10 sampai 15 persen sambungnya, “Kalau sekarang masih kecil belum kelihatan menarik, kalau sudah besar dan sudah kolosal itu sama penyakitnya, dan anda coba sebagai media sebagai kontrol masyarakat, bagaimana anda menghentikannya,” ujarnya.
HM.Basri Budi Utomo selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) menyorot dugaan banyaknya proyek yang tidak sesuai spek.
Dalam pandanganya secara kolosal dan secara umum, ia ingin menguji pekerjaan. “Terkait kualitas kok hampir rata-rata seperti ini. Saya ingin tahu sebagai Lembaga Pencegahan korupsi. Kita akan sampaikan dulu kepada pemerintah Daerah baik itu masukan, saran dan pendapat. Bahwa jangan sampai ada penyimpangan. Kita akan sampaikan, mau ditindak lanjuti atau tidak itu urusan mereka dan resiko mereka,” urainya.
Lebih lanjut HM.Basri Budi Utomo bahkan meyakini kentalnya aroma dugaan korupsi dalam proyek yang ada.
“Entah apa yang terjadi dalam pengawasan hukum kita, serta tindakan Aparat Penegak Hukum perlu kita perhatikan, kok sepertinya aman-aman saja,” Ungkap Basri Utomo. (Lipsus)
