MAKASSAR, SUL-SEL, BN — Moh Ramdhan Pomanto akan kembali menjabat Wali Kota Makassar, Senin (4/6/2018). Soni Sumarsono selaku pejabat Gubernur Susel belum lama ini telah menyampaikan hal ini.
Danny Pomanto sendiri menyatakan sudah siap untuk berkantor di Balai Kota Makassar.
Dengan salah satu agenda utamanya yaitu mutasi non-job terhadap pejabat-pejabat Pemkot Makassar yang mana saat ini masih sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel terkait kasus korupsi.
Adapun itu kasus korupsi teranyar adalah Dugaan Korupsi Dana Sosialisasi dan Penyuluhan di kantor kecamatan se-Kota Makassar.
“Saya sudah baca keterangan pers Pak Gubernur, Pak Soni. Beliau telah menyerahkan kepada saya untuk melakukan mutasi. Untuk hal itu, saya segera akan laporkan ke beliau, Senin nanti, bahwa banyak pejabat saya, terutama di kecamatan, yang sedang menghadapi pemeriksaan di Polda mengenai kasus dugaan korupsi Anggaran Sosialiasi dan Penyuluhan.
Saya akan laporkan bahwa saya akan bebas-tugaskan mereka dari tugas-tugas pemerintahan, agar dapat fokus pada pemeriksaan kasus-kasus korupsi,” tutur Danny Pomanto.
Kasus korupsi anggaran sosialisasi dan penyuluhan ini telah ramai diberitakan oleh media lokal, baik media cetak maupun media online dalam dua bulan terakhir. Dalam pemberitaan itu terungkap bahwa pejabat-pejabat kecamatan se-Kota Makassar mengelola anggaran program Sosialisasi dan Penyuluhan di lingkup kantor kecamatan setiap tahun.
Danny Pomanto yang dimintai tanggapan mengenai penyalah-gunaan anggaran sosialisasi dan penyuluhan tersebut, mengaku baru mengetahui jika ada permainan disitu.
“Berarti ini sudah berlangsung lama. Saya hanya tanda-tangani DPA kecamatan atas persetujuan DPRD Makassar. Saya baru tahu kalau ada permainan anggaran di situ,” ungkap Danny Pomanto.
Danny berjanji segera akan mengusut permainan anggaran itu setelah kembali bertugas sebagai wali kota Makassar. “Katanya ada setoran-setoran. Harus ditahu itu, kepada siapa mereka menyetor,” pungkasnya.
Sebelumnya, Soni Sumarsono memberikan isyarat pergantian pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang dianggap memiliki persoalan, baik dari permasalahan hukum.
“Soal penekanan yang harus dilakukannya, nanti hari Senin saya tekankan sama Pak Danny,” kata Soni,” ujar Soni di depan wartawan di kantor Gubernur Sulsel, Makassar (31/5/2018).(*)
Editor | BN Online Sul-Sel | AA
