SURABAYA, JATIM, BN – Kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama telur di bebe-rapa pasar yang terjadi selama sepekan terakhir ini disebabkan karena adanya kenaikan harga pakan ternak.
Kenaikan harga tersebut menyebabkan ongkos produksi naik yang berdampak pada naiknya harga telur.
“Dampak dari kenaikan harga pakan terse-but membuat biaya produksi tinggi sehingga produsen telur menaikkan harganya,” demikian disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Jaya No. 1, Surabaya, Senin (16/07).
Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, makanan ternak yang diguna-kan para peternak masih impor salah satunya dari Thailand.
Saat ini, nilai dolar naik sehingga menga-kibatkan harga pakan ternak ikut naik.
“Ketika kita impor dan harga dolarnya naik, maka otomatis harganya ikut naik. Sekali lagi kenaikan harga telur ini bukan karena faktor cuaca tapi karena harga pakan naik,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu cara untuk menurun-kan harga telur yakni dengan meningkatkan pemberian jagung sebagai pakan ternak utama pada ayam. Dengan demikian produksi jagung juga mesti ditingkatkan.
“Untuk solusi lainnya masih akan terus kita carikan yang paling tepat,” ungkap Pakde Karwo.
Lima Agenda Sidang
Lima agenda sidang DPRD Provinsi Jatim hari ini dihadiri Gubernur Jatim Pakde Karwo.
Kelima agenda tersebut yakni, pertama penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Perda No. 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi. Jatim.
Kedua, pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda No. 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jatim.
Ketiga, pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017.
Keempat membahas tentang pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov. Jatim Tahun Anggaran 2017 dan
Kelima tentang pendapat gubernur terhadap tiga Raperda Inisiatif DPRD.(dji)
