PARIMO, SULTENG, BN – Aksi damai jilid III oleh perwakilan honorer K1 mengatas namakan FHK1 (Forum Honorer Kategori 1) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) provinsi Sulawesi Tengah ternyata belum berakhir.
Kepala BKPSDM Parimo Mawardin yang ditugaskan Pjs Bupati sebagai perantara melakukan pertemuan dengan Kementerian PAN-RB di Jakarta, sepertinya “lempar handuk” karena mencoba tidak menggubris pertanyaan para perwakilan honorer K1 ini terkait tuntutan perubahan nasib untuk diangkat menjadi CPNS.
Akibatnya, kantor BKPSDM digeruduk perwakilan honorer yang dipimpin Abd Rahman sekira pukul 09.00 wita untuk menemui Mawardin selaku Kepala BKPSDM Parimo,”Mawardin harus bertanggung jawab atas ketidak-pastian hasil kesepakatan Pjs Bupati terkait rencana pertemuan antara perwakilan sisa honorer K1 dengan Kementerian PAN-RB di Jakarta” teriak Ivon Makaramah honorer Bagian Humas Setda Parimo Jumat (16/3).
Polisi dari Polres Parimo yang menjaga proses negosiasi saat itu sempat kewalahan akibat didorong oleh perwakilan honorer yang mencoba menerobos pintu gerbang dengan emosional untuk menemui Mawardin pimpinan OPD, namun belum berhasil.
Bahkan Polisi yang berjaga saat itu mencoba menenangkan massa aksi damai tersebut dengan membujuk perwakilan honorer untuk tidak melakukan aksi anarkis. Namun oleh massa aksi terus berteriak agar Kepala BKPSDM dapat dipertemukan untuk melakukan dialog.
Sementara, disamping kanan Kantor BKPSDM terjadi pembakaran ban oleh massa aksi yang “patah semangat” terkait ketidak-pastian pemerintah daerah dalam kepengurusan pengangkatan CPNS sisa kategori satu (K1) yang diduga pakai “fulus” pelicin dan pakai janji palsu saat itu.
Beruntung pihak kepolisian langsung memediasi pertemuan tersebut dengan mempertemukan antara perwakilan honorer dengan Kepala BKPSDM melalui penjagaan berlapis yang berlangsung didepan Kantor BKPSDM.
Abd Rahman selaku korlap mengatakan, aksi ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya dilakukan di kantor DPRD Parimo, yaitu memohon pemberlakuan keadilan kepada tenaga honorer K-1 di Kabupaten Parimo, mengharapkan pemerintah daerah mengubah status kami menjadi CPNS karena sudah cukup lama mengabdi yaitu dari tahun 2005, “Selama ini kami merasa tidak diperhatikan oleh Pemerintah daerah” teriak juru bicara honorer K1 ini.
Aksi tersebut langsung tenang ketika Kepala BKPSDM memberikan jawaban atas tuntutan perwakilan honorer K1 ini dengan mengatakan bahwa sesuai perintah Pjs Bupati untuk segera berangkat ke-Jakarta bertemu dengan pihak Kementerian PAN-RB bersama perwakilan honorer, pada Senin 19 Maret 2018. Dan saat itu juga aksi massa berangsur tenang.
Pantauan BN, nampak terpantau dihalaman Kantor BKPSDM telah berjejer kuburan buatan yang melambangkan perjuangan honorer K-1 sampai titik darah penghabisan.(P’de)
