SURABAYA, JATIM, BN – Nonton Bareng atau Nobar gelaran perdana Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Maruf Amin berlangsung meriah di Jatim Expo International, Surabaya,Jatim,Kamis malam (17/01/2019).
Debat Capres dan Cawapres 2019 yang pertama di gelar KPU mengangkat tema: Hukum,Hak Azasi Manusia (HAM),Terorisme dan Korupsi.
Jelang nobar,TKD menghadirkan diskusi publik dengan pembicara di antaranya Johan Budi mantan Juru bicara KPK,CEO Lembaga Survey The Initiative Institute Airlangga Pribadi dan Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah.
“Hanya dengan fitnah dan Hoaks,Jokowi bisa di serang,” kata Johan Budi.
Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah,menyampaikan bahwa di bidang HAM setidaknya ada upaya penyelesaian oleh pemerintahan jokowi. Meskipun kasus itu warisan dari pemerintah sebelumnya.
Di sela-sela acara berlangsung, Ketua TKD Jatim Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin menyatakan antusiasme luar biasa seluruh undangan yang hadir baik dari masyarakat dan Partai Politik pendukung Paslon 01 adalah bentuk kesadaran berpolitik masyarakat.
“ingat pesan Jokowi, Pilpres bukanlah kompetisi politik yang menegangkan urat saraf. Pilpres ini festival yang menghadirkan politik akal sehat, penuh kesantunan, adu data bukan adu domba, adu program bukan adu kebohongan” tutur mantan Kapolda yang satu ini.
Ia mengharapkan, melalui acara gelaran nobar perdana ini,seluruh komponen seperti relawan,kader partai, caleg, dan seluruh pendukung Jokowi-Maruf semakin memahami visi-misi pasangan nomor urut 01.
Terkait materi debat capres sendiri Machfud Arifin menjelaskan kepada wartawan, mencontohkan kerja nyata Jokowi yang selama ini mewujudkan pemerintahan bersih. Jokowi membikin aturan ada hadiah uang bagi pelapor korupsi, Jokowi agresif membangun sistem perizinan yang bersih dengan digitalisasi antara lain lewat sistem Online Single Submission (OSS).
“Perizinan yang dulu kepengurusannya lama, sekarang ringkas dan cepat. Itu juga wujud menghilangkan korupsi di sektor perizinan karena di situlah salah satu sumber korupsi terbesar,” pungkasnya. (boody)
