Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dan Ketua Umum ADINKES M. Subuh berfoto bersama dalam acara Pertemuan Nasional ADINKES 2026 di Malang (4/8). Foto: istimewa
MALANG, BIDIKNASIONAL.com – Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi kunci dalam mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat dan mengurangi risiko komplikasi. Karena itu, BPJS Kesehatan terus mendorong pengembangan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar pelayanan tidak hanya berfokus pada proses, tetapi juga pada hasil kesehatan peserta JKN.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, saat menjadi keynote speaker pada Pertemuan Nasional ADINKES 2026 bertajuk Kolaborasi Menuju Layanan Primer Kuat di Malang, Selasa (4/8).
“Pengembangan KBK di FKTP tidak hanya fokus pada proses, tetapi bergeser pada outcome kesehatan. Perlu pengembangan metode pembayaran yang mendorong pengendalian kasus kronis dan penguatan FKTP. FKTP memiliki posisi strategis sebagai gate keeper sekaligus care coordinator dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Pujo.
Pujo menjelaskan, capaian KBK FKTP menunjukkan peningkatan angka kontak meski masih belum mencapai target. Sementara itu, rasio rujukan nonspesialistik telah sesuai target, namun masih terdapat kasus yang sebenarnya dapat dicegah melalui penguatan layanan primer, khususnya pada penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.
“Sebagai mother of disease, Diabetes Melitus dan Hipertensi memerlukan penguatan promotif-preventif dan layanan primer, didukung sarana, prasarana, obat, serta tata kelola yang optimal untuk meningkatkan luaran kesehatan dan mencegah komplikasi maupun komorbiditas. Pengendalian penyakit kronis tersebut menjadi salah satu arah pengembangan KBK agar pelayanan primer semakin berorientasi pada hasil kesehatan peserta,” jelas Pujo.
Menurut Pujo, pengembangan metode pembayaran ke depan juga diarahkan untuk memperkuat keterhubungan pelayanan antara FKTP dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Dengan metode pembayaran yang lebih komprehensif, pengelolaan penyakit kronis, khususnya DM dan Hipertensi, serta kasus geriatri diharapkan dapat dilakukan lebih optimal di tingkat pelayanan primer.
“JKN adalah amanat konstitusi yang dijalankan melalui kolaborasi ekosistem. JKN milik bersama. Keberhasilan Program JKN membutuhkan keterlibatan pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya,” tegas Pujo.
Ketua Umum ADINKES, M. Subuh menilai kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memperkuat layanan primer. Menurutnya, Pertemuan Nasional ADINKES 2026 menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas dinas kesehatan dan Puskesmas dalam pengelolaan layanan kesehatan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan.
“Penguatan layanan primer perlu dilakukan secara terintegrasi, termasuk dalam pengendalian penyakit tidak menular. Salah satu perhatian kami adalah penguatan layanan hipertensi di FKTP melalui strategi peningkatan hipertensi terkendali, pemanfaatan data layanan, serta pengelolaan pasien yang mangkir berkunjung,” ujar Subuh.
Melalui penguatan layanan primer dan pengembangan KBK berbasis outcome, Subuh berharap pelayanan kesehatan semakin mampu mencegah komplikasi penyakit, meningkatkan kualitas hidup peserta, serta menghasilkan capaian kesehatan masyarakat yang lebih baik.
“Penguatan layanan primer dan pengembangan KBK berbasis outcome harus menjadi upaya bersama untuk memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pelayanan kesehatan, tetapi juga memperoleh hasil kesehatan yang lebih baik. Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan, ADINKES, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan seluruh ekosistem JKN, kita dapat memperkuat pengendalian penyakit kronis, mencegah komplikasi, dan menurunkan risiko kefatalan penyakit,” pungkas Subuh. (bp/gt/red)
