WAY KANAN, bidiknasional.com – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Ir. Kussarwono, M.T, bersama Inspektur Daerah Kabupaten, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghadiri Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 secara daring di Ruang Rapat Sekda Way Kanan, Senin (22/11/2021).
Vicon tersebut berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI kepala Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia Nomor : 080/6499/SJ dalam Rangka Mendorong Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 serta Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19.
Pada Rakor tersebut, dipaparkan Anev Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dimana dalam paparannya disampaikan diantaranya Kondisi Perekonomian Indonesia, Potret APBD Provinisi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, Strategi Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 serta Penekanan.
“Struktur perekonomian Indonesia secara spasial papda Triwulan 3-2021 masih didominasi oleh kelompok Provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,55%. Pada Pencapaian target pertumbuhan ekonomi Nasional, Pertumbuhan ekonomi di Indonesia Triwulan III tumbuh 3,51 persen, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi akhir Tahun 2021 sebesar 5%, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBN dan APBD,”ungkap Kussarwono
“Selanjutnya, pada Potret APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, tren 3 Bulan terakhir persentasi Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia TA 2020-2021, realisasi pendapatan daerah sampai dengan 19 November 2021 terdiri dari dana transfer Rp 577,74 T atau 75,67% dan sisanya Rp 185,77 T atau 24,33% bersumber dari diluar dana transfer. Pada Tren 3 Bulan terakhir persentasi Realilsasi Belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia TA 2020-2021, realisasi belanja daerah Bulan Oktober TA 2021 (56,97%) lebih rendah dibandingkan dengan Bulan Oktober TA 2020 (58,94%). Namun dari uang yang beredar di Bulan Oktober TA 2021 (Rp 718,47T) lebih tinggi dibandingkan dengan Bulan Oktober TA 2020 (Rp 715,36%),” lanjutnya.
Dalam paparan Kondisi Perekonomian Indonesia, berdasarkan arahan Presiden, Percepatan realisasi APBN dan APBD melalui percepatan realisasi belanja Pemerintah baik melalui APBN maupun APBD, Mewaspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonsia, Mewaspadai potensi berlanjutnya Pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.
APBN harus bisa menjadi instrument utama untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi. Mendorong realisasi investasi mengawal dan menindaklanjuti komitmen investasi agar secara dapat direalisasikan serta Komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan.
Dalam hal tersebut, Kemendagri mendapat penugasan untuk memonitoring dan mengevaluasi Realisasi APBD yang masih rendah. (*/Arye)
